FTNews, Serang — Tingkat inflasi di Provinsi Banten terkendali cukup baik. Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten pada Mei 2024 sebesar 2,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,05.
Hal itu diungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, dilansir bantenprov
Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tomsi Tohir.
“Sebelumnya inflasi Provinsi Banten cukup fluktuatif. Saat ini kita telah mendekati situasi yang baik di 2,86 persen,” ujar Al Muktabar.
“Artinya ada penurunan yang signifikan, kita intens menggerakkan langkah-langkah bersama dengan Bupati dan Walikota,” tambahnya.
Dikatakan, komoditi yang menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Banten, di antaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah dan komoditi lainnya.
“Sementara pada aspek pangan khususnya beras, Provinsi Banten sebagai daerah yang berkontribusi pada pangan secara nasional. Beberapa waktu lalu sampai saat ini masih panen raya, sehingga beras relatif mulai terkendali,” kata Al Muktabar.
Dijelaskan Al Muktabar, menjelang Iduladha 2024, pihaknya melakukan antisipasi kenaikan harga 20 komoditas pangan yang memicu kenaikan angka inflasi di daerah.
“Sebentar lagi ada hari besar keagamaan, di mana tingkat kebutuhan akan mengalami peningkatan, mulai dari daging, daging ayam ras, telur dan lainnya yang masuk dalam 20 komoditas pangan. Maka kita akan terus menggiatkan hal-hal untuk mengantisipasi kenaikan harga,” ucapnya.
Cek Harga Komoditas yang Naik
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, para kepala daerah diminta turun langsung ke lapangan mengecek, mendata serta koordinasi denfan daerah lain terkait harga-harga di daerahnya.
“Dua minggu lagi kita akan menghadapi hari raya Iduladha. Kami berharap para kepala daerah untuk bisa turun langsung mengecek, mendatakan, serta mengkoordinasikan dengan daerah-daerah lain,†ujar Tomsi.
Apalagi, tegas Tomsi, Kemendagri dengan sinkronisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah membuat penilaian terhadap seluruh pemerintah daerah (Pemda) terkait inflasi setiap minggu. “Kami akan mendatakan dari minggu ke minggu, apakah terjadi perubahan, pergeseran, atau tetap dengan inflasi-inflasi yang tinggi,†ujarnya.
Tomsi mendorong Pemda untuk memperkuat gerakan menanam sejumlah komoditas kebutuhan pokok, serta memperbanyak penyebaran lokasi penanaman. Tak kalah penting, beberapa komoditas impor tertentu juga diharapkan datang tepat waktu dengan pendistribusian yang juga tepat sasaran, sehingga persoalan kenaikan harga dapat diatasi.***
