Kebocoran Subsidi dan Bansos Capai Lebih Rp500 Triliun Setiap Tahun, Perlu Reformasi Besar-besaran

Pemerintah perlu melakukan reformasi besar-besaran dalam system subsidi dan bantuan sosial (bansos) nasional. Setiap tahun, lebih dari Rp500 triliun anggaran negara untuk bansos, subsidi energi, hingga pupuk yang tidak tepat sasaran.

Menurut Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika Rahmat, persoalan salah sasaran bukan sekadar akibat niat buruk, melainkan kelemahan sistem.

“Ini bukan soal kebocoran karena korupsi, tapi miss-target. Subsidi dan bansos yang seharusnya untuk orang miskin justru banyak dinikmati kelompok yang tidak miskin,” jelasnya dalam Sosialisasi Umum Pelaksanaan Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025), dilansir InfoPublik.

90 Persen LPG 3 Kg Dipakai non-Miskin

Rahmat menyoroti kasus subsidi LPG 3 kilogram yang semestinya hanya untuk rumah tangga miskin. “Kenyataannya, kita semua tahu, tabung itu dipakai luas, termasuk oleh rumah tangga menengah hingga kos-kosan di perkotaan.

Bahkan Pertamina sendiri mengakui, penyaluran LPG bersubsidi 90 persen lebih justru dipakai masyarakat non-miskin,” ujarnya.

Ia menambahkan, fenomena salah sasaran juga terjadi di subsidi BBM hingga pupuk. Tanpa mekanisme identifikasi yang jelas, sulit bagi pemerintah menentukan siapa penerima yang benar-benar berhak.

Rahmat menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis. “Ada keluarga yang bulan ini miskin karena kehilangan pekerjaan, bulan depan membaik karena mendapat penghasilan. Sistem sekarang tidak mampu menangkap dinamika ini,” katanya.

Uji Coba di Banyuwangi

Karena itu, uji coba di Banyuwangi diarahkan untuk membangun mekanisme baru: warga yang merasa membutuhkan bisa mendaftar secara mandiri, lalu datanya diverifikasi melalui basis data kependudukan dan informasi sosial-ekonomi lainnya.

Rahmat mengungkapkan, Presiden mendorong agar pemerintah berani mengakui kelemahan sistem lama dan berinovasi. “Pesannya jelas: lakukan apa yang perlu untuk memperbaiki keadaan. Kalau cara lama salah sasaran, kita harus mencari formula baru yang lebih tepat,” ujar Rahmat.

Jika uji coba berhasil, model ini tidak hanya dipakai untuk bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi juga untuk subsidi energi, pangan, dan program perlindungan sosial lainnya.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin penghapusan kemiskinan absolut dan pemantapan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Reformasi penargetan bansos berbasis digital juga diharapkan memperkuat transparansi dan legitimasi program pemerintah di mata masyarakat.“Kalau berhasil, kita bisa punya daftar nama dan nomor induk kependudukan penerima yang jelas. Itu bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal keadilan sosial,” pungkas Rahmat.***