Ketua DPR RI Puan Maharani Dorong Regulasi Ketat untuk Lindungi Perempuan dari Jerat Pinjaman Online

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk memperketat aturan pinjaman online (pinjol), menyusul meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi korban.

Puan menyoroti, terutama perempuan yang menjadi kepala keluarga banyak terjebak dalam jeratan utang berbunga tinggi akibat situasi ekonomi yang memaksa.

"Lonjakan perempuan, khususnya para ibu yang menjadi tulang punggung keluarga, terperangkap dalam pinjaman online ilegal mencerminkan adanya kerentanan ekonomi yang perlu segera diatasi," ujar Puan dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

Baca Juga: Nana Mirdad Ceritakan Kronologi Diteror Debt Collector Gegara Paylater

Menurutnya, perempuan bukan hanya pilar dalam keluarga, tetapi juga agen penting dalam membangun ketahanan bangsa. Karena itu, lanjut Puan, perlindungan perempuan dari praktik pinjol yang merugikan harus menjadi prioritas nasional.

Ilustrasi pinjaman online. [Pixabay]

Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkapkan bahwa sepanjang 2018 hingga 2024, sebanyak 1.944 laporan masuk terkait korban pinjol. Dari jumlah tersebut, 62,14 persen di antaranya adalah perempuan, yang tersebar baik di wilayah Jabodetabek maupun daerah lain.

Melihat tingginya angka tersebut, Puan mendesak negara hadir dengan memberikan akses kepada layanan keuangan yang aman dan inklusif untuk perempuan, khususnya mereka yang menjadi kepala keluarga.

Baca Juga: Ini Daftar 96 Pinjol Resmi OJK Agustus 2025: Awas Kejebak Pinjol Ilegal

"Kita harus memastikan adanya opsi finansial yang tidak menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran utang," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Selain memperketat regulasi, Puan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang risiko pinjaman daring. Ia mendorong adanya program literasi keuangan yang menyasar perempuan sebagai upaya pencegahan.

Ketua DPR RI Puan Maharani. [instagram]

"Perempuan Indonesia harus dibekali dengan pemahaman yang baik tentang bahaya pinjaman online ilegal," tandasnya. Puan menegaskan agar bunga pinjaman lebih diatur agar tidak mencekik peminjam.

DPR RI, sambung Puan, berkomitmen memperkuat pengawasan industri pinjol demi perlindungan korban pinjol, serta memastikan perempuan mendapat akses finansial yang adil.

"Kita ingin perempuan Indonesia berdaya tanpa belenggu utang, sehingga bisa lebih aktif berkontribusi dalam membangun keluarga dan bangsa," cetusnya.