Korsel Protes Pemerintah Indonesia Bakal Batasi PUBG

Setelah munculnya isu yang mengaitkan game PUGB dengan insiden “ledakan di sekolah Jakarta”, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan menyatakan akan memberikan tanggapan resmi.

Kementerian tersebut berencana menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa tidak ada keterkaitan antara insiden ledakan tersebut dengan Battlegrounds, game besutan perusahaan Korea, Krafton.

Layangkan Protes Resmi

Game PUBG. [pubg.com]Seorang pejabat Kementerian Kebudayaan Korea mengatakan akan menindaklanjuti setelah memastikan fakta melalui berbagai saluran, termasuk kedutaan besar dan kementerian luar negeri.

“Dari sisi kami, mengaitkan insiden bahan peledak itu dengan game Korea dianggap tidak memiliki relevansi yang cukup kuat,” katanya seperti dikutip ZDNet Korea.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan posisi resmi tersebut kepada pemerintah Indonesia. Mengenai cara penyampaian dan bentuk tanggapan spesifiknya, ia menyebut, “Hal itu masih akan dikaji.”

Kasus ini bermula dari insiden pada tanggal 7 November di SMAN 72 Jakarta, ketika seorang siswa remaja meledakkan bahan peledak, menyebabkan hampir 100 orang terluka.

Presiden Prabowo Subianto kemudian memerintahkan kabinetnya untuk menyelidiki kemungkinan pengaruh game kekerasan terhadap kasus tersebut. Selanjutnya pemerintah mewacanakan pembatasan game PUBG dari kasus tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara khusus menyebut Battlegrounds sebagai contoh game yang berpotensi menjadi sasaran regulasi, dengan menyatakan bahwa “game tersebut secara psikologis membuat kekerasan terasa biasa dalam kehidupan sehari-hari,” yang kemudian memicu kontroversi.

Tanggapan Pemerintah Korsel

Game PUBG. [pubg.com]Langkah pemerintah Indonesia tersebut dinilai bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah Korea Selatan yang tengah mendorong pertumbuhan industri game.

Presiden Lee Jae-myung bulan lalu menegaskan, “Game bukanlah zat adiktif,” serta menyatakan bahwa masalah kecanduan game tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan industri tersebut.

Menteri Kebudayaan Choi Hwi-young juga menyampaikan komitmennya untuk “mendorong kemajuan industri game,” dan berjanji melanjutkan dukungan serta pembahasan terkait pengembangannya.

Selain itu, pada tanggal 10, partai berkuasa Democratic Party of Korea meluncurkan “Komite Khusus Game Tahap Kedua (Game Special Committee)” untuk mulai beroperasi secara aktif. Komite ini menargetkan empat agenda utama: revisi Undang-Undang Promosi Industri Game, perbaikan sistem item berbasis peluang (probability items), pengembangan game independen dan perusahaan game kecil-menengah, serta penguatan industri e-sports.