Forumterkininews.id, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk menangkap para calon tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi mega proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2022.

Penetapan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka masih belum cukup.

Koordinator Aksi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Adit Hidayat mengatakan bahwa pihak Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan banyak rekening dalam kasus ini. Namun, Kepala PPATK enggan membeberkan identitas si pemilik rekening.

"Menguatkan dugaan adanya keterlibatan pihak lain yang belum terjerat oleh Kejagung," kata Adit dalam orasi di depan Kejagung, Jakarta, Jumat (26/5).

Selain itu, keterlibatan Johnny G Plate dalam kasus ini diungkap oleh tersangka Anang Achmad Latif (AAL) dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sempat viral. Anang mengatakan bahwa Galumbang, Yohan dan Irwan Hermawan (IH) merupakan teman Johnny Plate bermain golf.

Lingkaran ini menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 8,32 triliun lantaran berasal dari penggelembungan harga hingga pembayaran BTS yang belum dibangun. Hingga nantinya mereka dapat membagikan ke setiap orang yang ada.

Masih ada lagi, tuntutan untuk mendalami sejumlah kasus yang menyeret para menteri di lingkaran Presiden Jokowi. Padahal sejumlah kasus itu sempat mengemuka dan sebagian di antaranya telah ada penetapan tersangka.

Seperti kasus yang menyeret nama Menteri BUMN Erick Tohir yang sempat terseret dalam kasus pembangunan sejumlah venue Asian Games dan saat pelaksanaannya.

Selain itu Erick juga disebut telah melakukan transaksi dengan memborong saham GoTo melalui uang BUMN (Telkomsel) dengan nilai Rp 6,4 triliun, yang hingga kini harganya terus merosot.

Dari awal dirilis seharga Rp338/saham, kini harganya anjlok hingga 74,26 persen atau setara senilai Rp361 triliun.

Bahkan disebut-sebut, Garibaldi Thohir kini menggenggam saham seri A dengan nilai valuasi mencapai Rp 1,06 triliun yakni sebanyak 1,05 miliar saham.

Keterlibatan Erick dalam pembelian saham GoTo ini adalah salah satu cara bagaimana praktik lancung pembelian saham dilakukan oleh level menteri dalam dunia usaha yang bebas intervensi negara.

Bahkan tidak hanya itu, Airlangga Hartarto dalam kasus impor garam, impor besi dan baja, serta CPO dan biodiesel yang menyebabkan kelangkaan bahan baku minyak goreng.

Dalam kasus impor garam, pada 2018, Airlangga Hartarto masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian (Menperin), Kemendag menerbitkan kuota persetujuan impor garam.

Ada 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri atau setidaknya sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp 2.054.310.721.560.

"Salah satu yang menentukan alokasi kuota impor garam dan menunjuk perusahaan pelaksana impor garam adalah Lin Che Wei (LCW)," ujarnya.

Para importir, kata dia, kemudian mengalihkan secara melawan hukum peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi, dengan perbandingan harga yang cukup tinggi. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan kerugian perekonomian negara.

"Menengok periode pengungkapan dugaan korupsi impor garam yang terjadi rentang periode 2016-2022, Menperin saat itu adalah Airlangga Hartanto, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," paparnya.

Sementara dalam kasus impor besi dan baja, Kemendag telah mengeluarkan surat sakti untuk membuka kran impor besi dan baja dengan alasan kebutuhan proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh BUMN.

"Kemendag telah menerbitkan surat penjelasan (sujel) atau perijinan impor untuk memenuhi kebutuhan BUMN yang ditujukan untuk proyek strategis nasional. Padahal surat rekomendasi ini pintu masuk atau dalih bahwa ada kongkalingkong antara Kemendag, Kemenperin dan perusahaan importir besi dan baja untuk dijadikan modus melakukan pengadaan besi dan baja secara impor," tuturnya.

"Importasi biji besi ini terjadi pada saat Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto (2016-2019) dan Agus Gumiwang Kartasasmita (2019-sekarang)," tambah dia.

Dalam kasus CPO dan BPDPKS,
terdapat sejumlah dosa Airlangga selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian maupun Menko Perekonomian.

"Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat menjadi dalang kelangkaan minyak goreng, imbas dari pengelolaan yang buruk antara ekspor produksi CPO dan biodiesel yang menyebabkan kelangkaan bahan baku minyak goreng," paparnya.

Selain itu, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga terseret dalam kasus pembangunan infrastruktur daerah dan transmigrasi senilai Rp 73 miliar.

Tidak lupa, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa juga diduga terlibat dalam kasus gratifikasi dan dugaan korupsi yang telah dilaporkan MAKI ke Kejagung RI dan KPK.

Serta, Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo yang diduga terlibat dalam kasus Food Estate senilai Rp 44 triliun dan hingga saat ini mangkrak serta tidak terlihat hasilnya.

"Sejumlah menteri tersebut hingga kini sudah masuk dalam radar pemeriksaan Kejagung RI, namun belum ada tindak lanjut dan penetapan tersangka baru di level menteri dan ketua umum partai," tuturnya.

"Kejagung didesak untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh atas sejumlah kasus tersebut," sambungnya.