Forumterkininews.id, Jakarta - Tim jaksa penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan jika pihaknya hanya melakukan penyidikan terhadap pihak swasta atau sipil dalam kasus pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT). Tim penyidik Kejagung tidak mengusut keterlibatan personel TNI.

Diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di Kemhan pada 2015 sudah masuk tahap penyidikan. Namun belum ada penetapan tersangka.

"Penyidikan Hanya terhadap yang tersangkanya adalah sipil. Tidak pada militer," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Dirinya memastikan, apabila ditemukan keterlibatan oknum TNI dalam korupsi ini. Pihaknya akan menyerahkan ke polisi militer (Puspom).

"Untuk tahap jika pihak militer terlibat, kami memerlukan tahap-tahap koordinasi dengan polisi militer dan kewenangannya ada pada polisi militer," ujarnya.

Namun demikian, apabila perkara itu masuk dalam perkara koneksitas, maka akan ditangani Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (JAMPidmil) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

"Kecuali nanti ketentuannya diubah menjadi koneksitas. Tapi saat ini kami tetap selidiki adalah sipilnya, swastanya," tegasnya.

Sementara pada Selasa (18/1), penyidik pidsus Kejagung telah memeriksa sejumlah petinggi PT Dini Nusa Kusuma. Saksi yang diperiksa, yakni SW selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma dan tim ahli Kementerian Pertahanan. Kemudian AW selaku Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma.

“PT DNK adalah pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer.

Dia menyebutkan keduanya dimintai keterangan guna menambah alat bukti dan fakta hukum untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Pasalnya, hingga saat ini, tim penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.