FTNews - Bencana banjir yang terjadi sejak Desember tahun lalu hingga Januari 2024 diperkirakan masih terus terjadi hingga akir bulan ini, lantaran curah hujan yang masih tinggi.

Merespons persoalan banjir, Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal dalam penanganan banjir yang terjadi di 10 dari 12 kabupaten/kota di provinsi itu.  Salah satunya dengan menetapkan status siaga darurat bencana.

"Pemprov Riau juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan puting beliung), terhitung sejak 22 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024," ujar Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution, Jumat (19/1) di Pekanbaru.

Penetapan status siaga darurat bencana tersebut diputuskan setelah melihat wilayah dan masyarakat terdampak banjir. Sejak tanggal 1 hingga 15 Januari 2024, masyarakat Riau yang terdampak banjir sebanyak 36.541 keluarga atau 147.301 jiwa.

Melihat kondisi tersebut, Pemprov Riau terus memantau kondisi terkini di lapangan, menyebarkan informasi peringatan dini, meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait, memberikan himbauan kepada masyarakat.

Upaya lainnya yang dilakukan yakni mengevakuasi warga terdampak banjir, mendirikan tempat pengungsian dan dapur umum serta pos pelayanan kesehatan. Lalu, telah menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan logistik, menyiagakan peralatan kebencanaan.

Selain itu, juga menyediakan perahu karet, mobil ambulan sebanyak 12 unit di Jalan Lintas Timur Kilometer 83. Selanjutnya, membentuk posko terpadu, serta pengaturan proses belajar mengajar (daring atau luring) pada sekolah atau satuan pendidikan yang terdampak banjir.

Selain itu, kebutuhan mendesak selama di pengungsian juga telah disediakan untuk masyarakat terdampak banjir, yaitu bahan pokok; mulai dari beras, lauk pauk, minyak goreng, mie instan, gula, dan telur; air mineral; tenda pengungsi; perahu; selimut dan kelambu.

Meski berbagai upaya dan kebutuhan telah disalurkan, Edy Natar mengaku masih ada persoalan di lapangan yang dihadapi.

"Sebagian masyarakat enggan mengungsi dengan alasan keamanan harta bendanya, lalu akses jalan dan jembatan yang rusak menghambat penyaluran bantuan, serta terbatasnya jumlah tenda pengungsi dan perahu evakuasi," katanya.