Lebih 600 Ribu Penerima Bansos Terindikasi tak Layak, 228 Ribu Dicoret 375 Ribu Masih Pendalaman

Lagi, sebanyak 228 ribu penerima bantuan sosial (bansos) dicoret dari daftar distribusi. Sementara 375 ribu lainnya masih dalam pendalaman. Evaluasi penerima bansos ini dilakukan Kementerian Sosial menindaklanjuti temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang menyebut penyalahgunaan dana bansos di antaranya untuk Judol (judi online) hingga terkait terorisme.

Penelusuran masih terus dilakukan Kemensos. Temuan terbaru adalah 600 orang penerima bansos terindikasi tidak layak. “Kami menindaklanjuti hasil analisis PPATK. Dari 600 ribu lebih penerima yang terindikasi tidak layak, 228 ribu sudah kami coret dan mereka tidak menerima lagi karena ada anomali seperti terlibat judi online,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Mesnso Saifullah Yusuf atau Gus Ipul/Foto: dok Kemensos

Sisanya, lebih dari 375 ribu data penerima sedang dalam tahap pendalaman, termasuk pemeriksaan profil rekening, identitas pekerjaan, hingga aktivitas mencurigakan seperti judi daring atau saldo besar yang tak sesuai kategori penerima bantuan.

Mensos akan Lakukan Skrining Rekening sebelum Penyaluran Bansos

Mensos juga menyampaikan rencana strategis ke depan, yaitu melakukan skrining rekening secara menyeluruh sebelum penyaluran bansos tahap berikutnya di triwulan ketiga tahun ini.

“Kami ingin penerima bansos berikutnya sudah tersaring dari awal. Ini bagian dari evaluasi internal kami,” katanya.

Menurutnya, langkah itu sejalan dengan arahan presiden melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 agar bansos diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar berhak, berdasarkan data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi.

“Kami berkomitmen penuh terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata rekening tidak sesuai, maka bansos tidak akan lagi diberikan. Bahkan bisa kami blokir, yang terindikasi judi online akan digantikan penerima baru yang layak,” tegasnya.

Kementerian Sosial, lanjutnya, juga akan menggandeng lebih banyak lembaga dan instansi dalam proses validasi ke depan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan proses distribusi bansos berjalan transparan dan terpercaya.***