FTNews, Jakarta — Wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah Kementerian dari 34 menjadi 40 menuai kontroversi. Ada yang mendukung namun banyak yang tidak setuju karena dinilai tidak urgen, boros serta bakal tidak efektif karena terlalu gendut. Dan yang sudah pasti, Hal ini harus mengubah undang-undang.
Untuk diketahui, pada Pasal 15 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan, jumlah kementerian maksimal sebanyak 34.
Menanggapi adanya pro kontra soal isu menambah jumlah Kementerian pada pemerintahan baru juga mendapat sorotan dari Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono. Menurutnya, ruang gerak Presiden baru (Prabowo Subianto) dalam membentuk kabinetnya, jangan dihambat.
Ia berharap semua pihak berpikir positif dan menyerahkan kebijakan tersebut kepada Prabowo. Dirinya merasa yakin Prabowo dapat cepat mengambil kebijakan dan mengimplementasikannya.
“Ruang gerak presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat, karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh,” ujar Dave Laksono.
Sebelumnya Dave juga mengatakan, Parpolnya tengah mempersiapkan calon-calon Menteri yang sesuai dengan keinginan Presiden terpilih. “Kita siapkan sesuai dengan keinginan Presiden terpilih,” ucapnya.
Terkait wacana penambahan Kementerian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut tidak masalah. “Pendapat pribadi saya, tidak masalah. Justru semakin banyak semakin bagus. Itu menurut saya,” ujar Habiburokhman.***
