Muhammadiyah Dukung Evakuasi 1.000 Warga Palestina ke Indonesia: Asal Tidak Permanen
Nasional

Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia.
Namun, Haedar menegaskan pentingnya menjaga agar proses evakuasi ini tidak bersifat permanen. “Dukungan kami jelas, selama tidak memicu kontroversi dan tidak mengarah pada pemukiman permanen seperti skema yang pernah diusulkan Presiden Trump,” ujar Haedar saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (22/4/2025).
Rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia ini, menurut Haedar, harus dipahami sebagai upaya sementara dalam rangka memberikan perlindungan serta layanan kesehatan bagi korban konflik di Gaza.
Ia menambahkan, jika memungkinkan, para pengungsi juga dapat diberikan akses pendidikan selama berada di Indonesia sebelum kembali ke tanah air mereka.
"Evakuasi ini sifatnya sementara. Mereka datang untuk mendapatkan perlindungan, bisa disekolahkan, dan pada saatnya nanti kembali ke Palestina,” tandas Haedar.
Haedar mengingatkan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan Muhammadiyah untuk Palestina pun telah lama diwujudkan dalam berbagai bentuk bantuan kemanusiaan.
Mulai dari pengiriman tenaga medis ke Gaza, pemberian beasiswa untuk mahasiswa Palestina di Indonesia, hingga pembangunan madrasah untuk anak-anak pengungsi di Beirut.
Terkait dinamika internal, Haedar menekankan pentingnya kesatuan langkah di antara pihak-pihak yang mendukung kemerdekaan Palestina. Menurutnya, dialog diperlukan agar tidak terjadi perpecahan pandangan yang bisa melemahkan upaya bersama.
“Perbedaan bisa dibicarakan. Jangan sampai malah saling melemahkan. Kita harus tetap satu suara dalam membela Palestina,” tandas Haedar.
Muhammadiyah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam mendukung langkah Prabowo evakuasi Palestina.
Namun, ia berharap kebijakan tersebut tetap dijalankan dengan prinsip kemanusiaan serta sesuai dengan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“Langkah kemanusiaan seperti ini penting, tapi aspek politik juga tak boleh dilupakan. Prinsip bebas aktif dan keberpihakan pada keadilan global harus dijaga,” pungkasnya.