FTNews – Sepanjang sejarah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, Pemilu 2024 menjadi pemilu termahal. Anggarannya mencapai Rp71,3 triliun.
Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat hari pemungutan suara, Rabu (14/2) berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik untuk menyukseskan Pemilu 2024.
Mantan bos Bank Dunia ini menyampaikan seruan itu usai menggunakan hak pilihnya di TPS 73 Bintaro, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
Harapan itu Sri Mulyani sampaikan lantaran pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia ini memakan biaya yang tidak sedikit alias mahal.
“Kita jaga demokrasi. Karena saya Menteri Keuangan anggarannya (pemilu) gede banget, jadi kita jaga supaya bagus,” ungkapnya.
Naik Hampir Rp45,71 Triliun
Mengutip Databoks, sejak Pemilu 1999 anggaran pemilu memang selalu merangkak naik. Namun, kenaikan anggaran Pemilu 2019 ke Pemilu 2024 sangat drastis mencapai Rp45,71 triliun.
Anggaran Pemilu 1999 Rp1,52 triliun, Pemilu 2004 Rp4,45 triliun, Pemilu 2009 Rp8,50 triliun, Pemilu 2014 Rp15,62 triliun, Pemilu 2019 Rp25,59 triliun, dan Pemilu 2024 Rp71,3 triliun.
Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Widjayanto mengungkapkan, melihat kondisi demokrasi di Indonesia saat ini, rakyat memang butuh literasi politik.
“Perlu upaya supaya literasi pendidikan politik tinggi. Parpol dan elitnyalah yang harus melakukan hal itu,” katanya dalam diskusi virtual di Jakarta, Minggu (18/2).
Dalam diskusi bertema Memaknai Hasil Pemilu 2024: Popular Wisdom atau Manipulasi Kekuasaan? itu hadir pula sejumlah narasumber.
Masih menurut Widjayanto, ia ingin menyampaikan kepada peserta pemilu, kontestan, capres-cawapres dari pasangan 01, 02, 03 tidak elok saat ini untuk mendeklarasikan kemenangan.
Ia mengajak sebaiknya menunggu hasil resmi penghitungan KPU pada Maret 2024 mendatang.
Catatan-catatan Pemilu 2024
Sebelum Pemilu 2024 berlangsung, hasil survei pun berseliweran. LP3ES pun memberi catatan pada lembaga survei. Menurutnya, LP3ES menjadi induk dari awal kemunculan berbagai lembaga survei.
“Etika ilmiah harus dijunjung tinggi. Harus mengumumkan sumber pendanaannya. Supaya kita mengetahui ada konflik kepentingan atau enggak,” ucapnya.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, perolehan suara bisa saja berasal dari proses pemilu yang bermasalah. Proses yang melanggar asas dan prinsip pemilu demokratis.
Menurut Sarah Birch, Electoral Malpractice (Oxford University) 2011 lanjutnya, suatu pemilu bisa saja berasal dari malpraktik pemilu. Berupa manipulasi aturan pemilu, pemilih dan suara.
“Dalam pemilu dikenal skema keadilan pemilu (electoral justice). Untuk memperjuangkan hasil pemilu yang benar-benar murni dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bebas dan adil. Kehendak bebas pemilih tanpa manipulasi apapun,” paparnya.
