Pemda Usulkan Tiga Lokasi Ini untuk Relokasi Warga Terdampak Erupsi Lewotobi

Pemerintah daerah mengusulkan tiga lokasi potensi untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki. Tiga lokasi ini masih dibahas. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga mengusulkan membangun hunian sementara (huntara) bagi 2.209 kk terdampak erupsi.

Lokasi pertama adalah Botongkarang/Noboleto, yang dapat diakses dengan kendaraan roda dua, dan cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali (223 KK), Desa Nobo (415 KK), dan Klatanlo (346 KK). Lokasi ini berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Lewotobi, sehingga dinilai aman.

Lokasi kedua adalah Wukoh Lewoloroh, yang terletak di perbatasan Flores Timur dan Sikka. Relokasi di kawasan hutan lindung ini akan mencakup Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). Lokasi ini berada di pinggir jalan raya dan memiliki lahan yang biasa digunakan untuk berkebun. Namun, relokasi di lahan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena termasuk kawasan hutan.

Baca Juga: Kepala BNPB: Penetapan Status ‘Siaga Darurat’ bukan Berarti Pemimpin tak Mampu Tangani Masalah di Daerahnya

Lokasi ketiga adalah Kojarobet di Desa Hewa, yang diusulkan untuk relokasi warga Desa Nawokote (399 KK). Ketiga lokasi ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang akan direlokasi.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto/Foto: BNPB

Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan, BNPB akan membangun hunian sementara (huntara) bagi 2.209 kk terdampak erupsi. Pembangunan huntara ini akan dilakukan di empat lokasi potensial di Desa Konga, yang memiliki luas lahan yang cukup untuk menampung warga terdampak.

Selain itu, ujarnya, warga yang saat ini mengungsi secara mandiri atau tinggal bersama kerabat akan mendapatkan bantuan berupa dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp500.000 per KK selama 6 bulan.

Baca Juga: BNPB Putuskan TMC Kurangi Curah Hujan, Antisipasi Banjir Demak

Proses penanganan bencana akan dilakukan secara paralel, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap), huntara, dan perbaikan rumah agar semuanya dapat selesai tepat waktu.

“Selain penanganan bencana alam, BNPB juga memberikan perhatian pada konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat, NTT. Konflik ini mengakibatkan pembakaran 52 unit rumah dan korban jiwa. “

“Sebagai langkah pemulihan, BNPB mengusulkan untuk membangun kembali rumah yang terbakar, dengan mengategorikan rumah tersebut sebagai rusak berat yang terdampak konflik sosial,” tutup Suharyanto.***