Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran, Diskon Kereta Api, Tol, Pesawat dan Lain-lain Berlaku hingga Juli 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir bahas implementasi kebijakan diskon moda transportasi nasional yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.

Presiden, kata Erick, ingin memastikan seluruh kebijakan diskon yang telah diputuskan dalam rapat terbatas dapat segera diterapkan mulai awal Juni 2025.

“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan untuk kereta api, jalan tol, pesawat, dan lain-lain. Saat ini kami sedang mendiskusikan surat keputusan bersama dengan Menteri Keuangan agar penugasan ini bisa segera dilaksanakan,” ujar Erick Thohir, dilansir BPMI Setpres.

Baca Juga: Daftar 17 Program Stimulus Ekonomi 2025, Bantuan UMKM sampai 3 Juta Lapangan Kerja

Memberi Manfaat Langsung pada Masyarakat

Presiden Prabowo membahas pelaksanaan stimulus ekonomi bersama Menteri BUMN Erick Thohir/Foto: Instagram erick thohir

Penerapan diskon direncanakan berlangsung mulai 5 Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa liburan sekolah. Presiden Prabowo menekankan pentingnya program ini untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ini bagus untuk meringankan masyarakat yang sedang berlibur. Program transportasi sebelumnya terbukti berdampak positif bagi ekonomi daerah,” lanjut Erick.

Pemerintah Siapkan Skema Tambahan Anggaran

Ilustrasi rupiah/Foto: istimewa

Terkait dukungan pembiayaan, Erick memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menyiapkan skema tambahan anggaran (top-up) sebagai bagian dari stimulus ekonomi.

“Kementerian Keuangan akan membantu dalam bentuk top-up keuangan sebagai bagian dari stimulus,” terangnya.

Kementerian BUMN juga berkomitmen menjaga keseimbangan keuangan perusahaan-perusahaan negara, terutama yang berada di bawah naungan BPI Danantara Indonesia.

“Kami di Kementerian BUMN tetap menjaga keseimbangan keuangan. Penugasan ini akan disesuaikan, dan akan didukung pembiayaannya oleh Kemenkeu,” pungkas Erick.

Diskusi teknis mengenai skema pendanaan, menurut Erick, masih berlangsung bersama para wakil menteri dan Kementerian Keuangan.***