Penembakan Bondi Beach Lahirkan Kebijakan Besar, Seluruh Senjata Beredar Bakal Dibeli Pemerintah

Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese mengumumkan pemerintah akan mendanai skema pembelian kembali (buyback) senjata api nasional. Ini menjadi langkah terbesar sejak John Howard menetapkan rencana serupa setelah pembantaian Port Arthur.

Inisiatif pembelian kembali tersebut akan sejalan dengan pendekatan tahun 1996, ujar Albanese kepada wartawan di Canberra pada Jumat, dan akan menargetkan senjata api berlebih, yang baru dilarang, serta senjata api ilegal.

Undang-Undang Senjata Api Australia

Baca Juga: Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal Resmi Akui Palestina Negara Merdeka

Dua pelaku penembakan di Pantai Bondi terlihat berada tempat tinggi. [X]Dikutip Australian Broadcasting Corporation, Penguatan undang-undang senjata api menjadi komitmen besar pertama pemerintah segera setelah serangan teror mematikan terhadap komunitas Yahudi di Bondi Beach (Pantai Bondi, Sydney yang menewaskan 15 orang, termasuk seorang anak perempuan berusia 10 tahun.

Partai Buruh terlebih dahulu harus meloloskan undang-undang untuk menyediakan pendanaan bagi skema tersebut, sementara koalisi belum secara resmi menyatakan dukungannya terhadap reformasi undang-undang senjata api, sembari menyerukan agar parlemen dipanggil kembali pekan depan.

Berbicara usai pertemuan Komite Keamanan Nasional, Albanese mengatakan Pemerintah Persemakmuran akan membagi biaya pembelian kembali dengan negara bagian dan teritori secara 50:50, dengan rincian lebih lanjut dari skema tersebut akan dibahas mulai pekan depan.

Baca Juga: Siapa Sharif Osman Hadi? Tokoh Muda yang Bikin Bangladesh Bergejolak Usai Kematiannya

Albanese mengatakan terdapat lebih dari empat juta senjata api di Australia, jumlah yang lebih banyak dibandingkan pada saat pembantaian Port Arthur.

“Peristiwa mengerikan di Bondi menunjukkan kita perlu menarik lebih banyak senjata api dari jalanan,” katanya.

“Kita tahu bahwa salah satu teroris tersebut memiliki izin senjata api dan memiliki enam senjata, meskipun tinggal di tengah kawasan permukiman pinggiran kota Sydney.”

Penolakan Kebijakan

PM Albanese menghadapi sejumlah penolakan internal terhadap pengetatan pembatasan senjata api, dengan anggota parlemen Hunter dan penembak Olimpiade, Dan Repacholi, menyampaikan melalui Instagram bahwa ia tidak mendukung perubahan “yang secara tidak adil menargetkan pemilik senjata api yang bertanggung jawab dan taat hukum”.

Repacholi, yang merupakan pemilik senjata api berlisensi, mengatakan ia telah menerima ribuan surel dan panggilan setelah Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, mengumumkan akan memanggil kembali parlemen untuk mempertimbangkan pembatasan jumlah senjata api yang dapat dimiliki seseorang.

Undang-undang senjata api pada dasarnya menjadi tanggung jawab negara bagian dan teritori, yang juga akan ditugaskan untuk pengumpulan, pemrosesan, dan pembayaran dalam proposal perdana menteri tersebut, sementara Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police) akan mengelola pemusnahan senjata-senjata tersebut.