Pj Gubernur DKI Temui Pejabat Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Barang Milik Negara

Forumterkininews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Keuangan membahas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp1.400 triliun yang ada di Jakarta.

“Kami bahas sinergi rencana tata ruang dikaitkan dengan perpindahan kantor pemerintahan IKN,” kata Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Jumat, (10/2).

Menurut dia, Pemprov DKI akan mengakomodasi upaya Pemerintah Pusat terkait rencana pemanfaatan BMN setelah Jakarta tak lagi menyandang status ibu kota.

Baca Juga: BPBD: Banjir Jakarta Masih Terjadi di Sembilan RT, Ratusan Warga Mengungsi

“Apa saja yang bisa kami akomodasi terkait pasca-pemindahan itu dikaitkan dengan rencana tata ruang di Jakarta,” katanya.

Meski begitu, untuk pengelolaan aset milik negara, lanjut dia, sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Nantinya, Pemprov DKI ingin pemanfaatan aset negara itu mendukung tata ruang di Jakarta. Tujuannya, agar pembangunan di DKI dan di IKN Nusantara sama-sama berjalan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan, nilai aset pemerintah pusat yang ada di DKI Jakarta mencapai Rp1.400 triliun.

Baca Juga: Pengendara Motor Tewas Kecelakaan Terlindas Truk di Tebet Jaksel

Namun, tidak semua aset milik negara itu dapat dimanfaatkan. Karena aset kementerian atau lembaga yang sifatnya vertikal tidak dipindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

“Dari Rp1.400 triliun itu diperkirakan ada Rp300-400 triliun yang bisa dimanfaatkan. Karena untuk aset pemerintah pusat yang sifatnya kantor vertikal tidak akan dipindah,” katanya.

Kementerian Keuangan saat ini sudah menyiapkan rancangan utama pemanfaatan BMN tersebut agar memiliki valuasi yang optimal.

Nantinya, aset milik negara yang dapat dimanfaatkan itu rencananya digunakan untuk sewa atau kerja sama pemanfaatan aset.

“Terkait rencana pemanfaatan itu strateginya sangat tergantung dari tata ruang yang dibolehkan Pemprov DKI. Kami selaku pengelola karena aset itu adalah pemerintah pusat, kami akan manfaatkan sebaiknya,” imbuhnya.