Timwas DPR Soroti Potensi Kerugian Negara dalam Penyelenggaraan Haji 2025

Sejumlah anggota Timwas Haji DPR RI bersuara keras terkait penyelenggaraan haji tahun 2025 ini yang dinilai masih amburadul. Bahkan Jazilul Fawaid menyoroti potensi kerugian negara dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya akibat ketidaksesuaian pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Menurutnya, penghitungan kerugian negara perlu dilakukan secara menyeluruh agar ada evaluasi sistemik terhadap tata kelola haji.

“Banyak hal yang harus dihitung. Misalnya transportasi. Ketika jemaah tidak menggunakan bus karena harus berjalan kaki, berarti bus tidak dipakai, tidak keluar biaya bahan bakar, sopir tidak bekerja. Ini berarti ada keuntungan di satu pihak, tapi kerugian di pihak jemaah,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu dalam pertemuan Timwas Haji bersama Kepala Daker Madinah, di Arab Saudi, dikutip dari laman DPR RI.

Baca Juga: Kunjungi Daker Makkah, Wamenhaj Saudi Apresiasi Penyelenggaraan Haji Indonesia

Jemaah Mengeluh Konsumsi

Ia juga menyoroti persoalan konsumsi yang banyak dikeluhkan jemaah. Menurut laporan yang diterimanya, sarapan dan makan siang sering kali digabung dalam satu paket dan porsi makanan tidak sesuai kebutuhan. Hal ini, kata dia, menimbulkan kerugian baik secara material maupun moril.

“Yang dihitung sekarang baru kerugian moril. Tapi bagaimana dengan kerugian material yang ditanggung jemaah? Ini harus ada mekanisme penghitungan,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Baca Juga: Sudah 53 Ribuan Jemaah dan Petugas Haji Tiba di Tanah Air, Jemaah Haji Gelombang II Dimulai

Gus Jazil juga menyinggung potensi kerugian negara yang lebih luas, termasuk terkait petugas haji yang tidak menjalankan tugasnya namun tetap menerima tunjangan dan fasilitas.

“Jangan-jangan, yang untung itu petugas yang ditunjuk tapi tidak bekerja. Itu juga bentuk kerugian negara,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Kementerian Agama harus Transparan

Ia mendorong agar Kementerian Agama dapat lebih terbuka dalam menjelaskan siapa saja petugas haji, sistem kerja, serta evaluasi kinerja mereka secara menyeluruh. Transparansi ini dinilainya penting agar pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. “Timwas mendukung penuh Kementerian Agama dan berharap ada pembelajaran dari Daker-Daker, khususnya di Madinah yang relatif lebih tertib. Dari sana kita bisa mulai membangun sistem evaluasi yang lebih rapi, termasuk menghitung kerugian dengan lebih akurat,” tutupnya.***