Wacana PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo Berhembus, Refly Harun Tegaskan Pentingnya Oposisi

Wacana kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto berhembus dalam beberapa pekan, terutama setelah isu rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan presiden terpilih.

Refly Harun sebagai pakar hukum tata negara tidak ambil pusing dengan isu ini. Sebab, dirinya dan beberapa pegiat demokrasi akan menjadi oposisi

"Jadi kalau kita Kelompok tanggal 14 Oktober itu (Silaturahmi Kebangsaan) kelompok yang tidak galau. PDIP mau gabung atau tidak dalam pemerintahan. Kalau PDIP tidak gabung, alhamdulillah," katanya kepada wartawan saat konferensi pers Silaturahmi Kebangsaan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Baca Juga: Instruksi Presiden Prabowo Subianto: TNI-Polri Tindak Tegas Penjarahan dan Perusakan Fasilitas Umum

Diketahui sejumlah pegiat akan melakukan acara Silaturahmi Kebangsaan pada 14, Oktober mendatang.

Pakar Hukum Tata Negara Harun dalam acara Silaturahmi Kebangsaan 14 Oktober 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). FTNews/Muhamad Nur Alfiyan

Acara ini pada intinya meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo karena dinilai tidak pro rakyat.

Refly sendiri menyatakan oposisi penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.

Baca Juga: Pramono Anung Punya Tanda Kehormatan Prestisius, Apa Jasanya?

"Kalau gabung dengan pemerintahan, artinya tugas kita untuk menjadi oposisi, dan ruang oposisi itu lebar sekali," tegasnya.

Ia berharap Prabowo tidak mengulangi tindakan yang dianggap represif oleh pemerintahan sebelumnya.

"Mudah-mudahan, Prabowo Subianto tidak mewarisi watak Jokowi yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat," ucapnya.

Acara Silaturahmi Kebangsaan 14 Oktober 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). FTNews/Muhamad Nur Alfiyan

Refly juga menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kritisisme dan perbedaan pendapat sebagai hak konstitusional, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

"Biarlah rakyat, biarlah komponen yang kritis, yang akan beroposisi kepada pe

merintahan," imbuhnya.