10 Menteri Era Presiden Jokowi yang Tersandung Kasus Korupsi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang identik dengan slogan revolusi mental dan komitmen pemberantasan korupsi ternyata tidak sepenuhnya terbebas dari praktik rasuah.

Dari periode pertama hingga periode kedua, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri terseret kasus hukum yang mencoreng wajah kabinet.

Baca Juga: Biografi dan Agama Jurist Tan, Eks Stafsus Nadiem Makarim Tersangkut Skandal Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun

Berikut adalah kisah dan penjelasan mengenai sepuluh menteri di era Jokowi yang namanya tercatat dalam daftar kasus korupsi besar.

Nadiem Makarim menjadi tahanan KPK atas kasus korupsi Chromebook. (Tangkapan layar video Instagram)

1. Nadiem Makarim: Digitalisasi yang Ternoda

Baca Juga: Kader PSI Anggap Jokowi Sebagai Nabi, Ayah Gibran Respons Begini

Sosok pendiri Gojek ini awalnya dipandang sebagai ikon inovasi pendidikan. Namun, namanya tercoreng setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun. Program yang seharusnya mendukung digitalisasi pendidikan justru diduga dimanipulasi untuk mengarahkan pengadaan pada satu produk tertentu. Nadiem bahkan disebut mengoordinasi tim khusus melalui grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team” sebelum proyek dimulai.

2. Thomas Lembong: Gagal Bersih di Perdagangan

Menteri Perdagangan periode 2015–2016 ini juga terseret kasus besar. Dugaan korupsi impor gula pada masanya membuat publik menilai ada permainan dalam tata niaga kebutuhan pokok. Meski kemudian mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo, namanya tetap tercatat sebagai bagian dari jajaran menteri Jokowi yang terjerat kasus hukum.

3. Syahrul Yasin Limpo: Skandal di Kementan

SYL menjadi sorotan publik setelah terseret kasus pemerasan di Kementerian Pertanian. Majelis hakim memvonisnya 10 tahun penjara ditambah kewajiban membayar pidana tambahan dalam jumlah besar. Kasusnya menjadi gambaran bagaimana praktik korupsi bisa merusak sektor pertanian yang vital bagi rakyat.

4. Johnny G. Plate: BTS 4G Berujung Penjara

Sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate terjerat kasus proyek BTS 4G senilai Rp8 triliun. Ia ditangkap pada Mei 2023 setelah penyidik menemukan bukti penyalahgunaan wewenang. Kasus ini menyedot perhatian karena melibatkan program pembangunan infrastruktur digital yang seharusnya mengurangi kesenjangan akses internet di daerah terpencil.

5. Juliari Batubara: Luka dari Bansos COVID-19

Nama Juliari Batubara menjadi salah satu yang paling banyak menuai kecaman publik. Ia terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi. Atas perbuatannya, ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan pencabutan hak politik.

Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM (Tangkapan layar video YouTube)

6. Edhy Prabowo: Benur yang Membawa Malapetaka

Kasus korupsi ekspor benur atau benih lobster membuat Edhy Prabowo harus lengser dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020. Ia ditangkap KPK dan divonis 9 tahun penjara. Skandal ini menguak praktik perizinan yang tidak transparan di sektor perikanan.

7. Imam Nahrawi: Dana Hibah KONI

Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi terseret kasus suap dana hibah KONI. Ia divonis 7 tahun penjara dan harus meninggalkan jabatannya pada September 2019. Kasus ini menodai dunia olahraga nasional yang seharusnya menjadi simbol integritas dan sportivitas.

8. Idrus Marham: Suap Proyek Energi

Mantan Menteri Sosial ini divonis bersalah dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Idrus dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Kasusnya menunjukkan betapa rentannya proyek energi besar di Indonesia terhadap praktik suap dan penyalahgunaan jabatan.

9. Edward Omar Sharif Hiariej: Status yang Sempat Terseret

Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2020–2023, yang akrab disapa Eddy Hiariej, juga sempat terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp7 miliar. Meski status tersangkanya akhirnya gugur setelah praperadilan, keterlibatannya sempat menambah daftar panjang pejabat di era Jokowi yang menghadapi masalah hukum.

10. Yaqut Cholil Qoumas: Bayang-Bayang Kasus Kuota Haji

Menteri Agama ini memang belum berstatus tersangka, namun ia sempat diperiksa dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Meski masih sebatas saksi, namanya ikut terseret dalam pusaran kontroversi yang membuat publik semakin kritis terhadap tata kelola ibadah haji di Indonesia.

Cermin Buram Kabinet Reformasi

Sepuluh nama ini menunjukkan bahwa kabinet Jokowi yang diharapkan membawa semangat revolusi mental ternyata tidak steril dari praktik rasuah.

Kasus-kasus tersebut menjadi catatan penting betapa sulitnya membangun pemerintahan bersih di tengah sistem politik yang masih membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.