3 Juta Anak Indonesia Tak Sekolah, Ini Temuan JPPI

FTNews - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam kajiannya menemukan 3.094.063 anak di Indonesia tidak bersekolah. Faktor penyebab beragam dan yang dominan karena faktor ekonomi.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih merajalela. Semakin tinggi kelompok usia, persentase ATS juga tinggi.

Catatan ini menjadi bagian dari refleksi JPPI kepada pemerintah dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei kemarin. JPPI juga menyampaikan "lampu kuning" untuk program Merdeka Belajar.

Baca Juga: Tim Bulutangkis Putri Indonesia Jumpa Filipina di Semifinal

"Faktor ekonomi masih mendominasi alasan anak tidak sekolah," katanya di Jakarta, Kamis (2/5) malam.

Ubaid mengungkapkan, sebagian besar alasan utama penduduk usia 7-18 tahun yang belum pernah sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Bekerja dan mencari nafkah.

Sementara itu, pada usia awal pendidikan, alasan disabilitas menunjukkan presentase yang tinggi. Perlu upaya lebih penanganan anak tidak sekolah untuk disabilitas. Termasuk juga ketersediaan guru, tenaga khusus disabilitas dan edukasi inklusi tenaga pendidik.

Baca Juga: Modifikasi Cuaca Minimalisir Cuaca Ekstrem Selama Lebaran

"JPPI memberikan lampu kuning bagi keberlanjutan Merdeka Belajar. Mengapa lampu kuning? karena memang kebijakan ini ada sisi baiknya. Ada tidak sedikit pula yang berdampak buruk," ungkap Ubaid.

Suasana anak sekolah di pelosok negeri. Foto: Koin untuk Negeri

Evaluasi Merdeka Belajar

Ia pun mengingatkan sebelum program ini pemerintah lanjutkan perlu evaluasi dan revisi agar pendidikan lebih berkualitas dan berkeadilan.

JPPI memaparkan sejumlah hal yang harus pemerintah perbaiki dalam program Merdeka Belajar. Di antaranya perlu memperjelas konsep Ki Hadjar Dewantara dalam Merdeka Belajar. Memperkuat tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan. Pelibatan aktif masyarakat sipil dalam pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual dan perundungan.

"Merdeka Belajar juga harus mampu melepaskan belenggu guru yang tengah terlilit administrasi," imbuhnya.

Selain itu, Merdeka Belajar lanjutnya harus mampu menjawab problem ketertinggalan. Caranya dengan memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berkeadilan bagi semua.

Anggaran pendidikan dalam Merdeka Belajar juga harus fokus pada pembenahan pendidikan baik akses dan mutu di level dasar dan menengah. Serta meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru.

Dari data JPPI, saat ini jumlah peserta didik di Indonesia tahun 2023 menyentuh 50 juta siswa lebih. Rinciannya siswa SD 24 juta, SMP 9,9 juta, SMA 5,3 juta, SMK 5 juta, TK 3,7 juta dan Kelompok Bermain (KB) 2,4 juta.