Ambisi Trump Kuasai Gaza Bentur Tembok Tebal, Sejumlah Negara Termasuk Indonesia Menolak Tegas!

Ambisi besar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menguasai dan mengambil alih Jalur Gaza akhirnya bentur tembok tebal.

Sejumlah negara mulai dari Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan negara-negara sekutu AS, termasuk Indonesia dan Malaysia menentang rencana kontroversial Trump tersebut.

Sebelumnya, secara blak-blakan disampaikan Trump, saat berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Baca Juga: Indonesia Belum Mampu Kalahkan Thailand, Skor Akhir 1-1

Trump mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

Jalur Gaza yang ingin dikuasai Donald Trump. [instagram]

Dalam pernyataannya, Trump mencetuskan "kepemilikan jangka panjang" oleh AS atas Jalur Gaza.

Trump sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Baca Juga: 17 Bandara Internasional Turun Status, APJAPI : Memang Perlu Evaluasi

Dia mengklaim hal itu akan "sangat dibanggakan" dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

Menyahuti hal itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (6/2/2025), dengan tegas menolak rencana Trump dan menyebutkan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

Abbas juga mengungkap bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

"Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi," sebutnya.

Berikut daftar negara dan organisasi internasional yang menolak rencana Trump:

Ambis Presiden AS Donald Trump kuasai Jalur Gaza dapat penolakan tegas dari sejumlah negara. [instagram]

Arab Saudi

Saudi menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

Mesir

Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan "pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini... dengan laju yang dipercepat... tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya".

Yordania

Raja Yordania Abdullah II menolak "upaya apa pun" untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya.

Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya "untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka".

Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab secara tegas menolak setiap upaya untuk menggusur warga Palestina dan menyangkal "hak mereka yang tidak dapat dicabut".

Turki

Menlu Turki Hakan Fidan menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza "tidak bisa diterima".

Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina.

"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina," kata Kemlu dalam keterangan yang diunggah di akun X-nya, Rabu (5/2/2025).

Malaysia

Penolakan serupa juga disampaikan Malaysia, yang menyebut rencana Trump itu mengarah pada "pembersihan etnis" dan melanggar hukum internasional.

"Malaysia sangat menentang usulan apa pun yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau perpindahan warga Palestina dari tahan air mereka. Tindakan tidak manusiawi semacam itu merupakan pembersihan etnis dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Liga Arab

Liga Arab menolak rencana Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Liga Arab juga menegaskan kembali penolakan terhadap rencana menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

Blok regional beranggotakan 22 negara itu menyebut langkah semacam itu merupakan "resep untuk ketidakstabilan" dan akan menjadi "pelanggaran hukum internasional".

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengaku terkejut dengan rencana Trump mengambil alih Gaza. Dia menyebut rencana itu "tidak jelas".

Kepala badan HAM PBB, Volker Turk, menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah penduduk dilarang keras. Dia menekankan soal "hak untuk menentukan nasib sendiri" yang dimiliki warga Gaza, yang disebutnya sebagai "prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara".

Inggris-Prancis-Jerman

PM Inggris Keir Starmer memberikan reaksi keras terhadap rencana Trump dengan menegaskan bahwa warga Palestina "harus diizinkan pulang" ke Jalur Gaza. Starmer juga kembali menegaskan dukungannya untuk pembentukan negara Palestina.

"Mereka harus diizinkan pulang. Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam membangun kembali menuju kepada solusi dua negara," tegas Starmer saat berbicara kepada parlemen Inggris.

Prancis menyampaikan penolakan keras terhadap rencana Trump, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Christophe Lemoine, menyebut langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan memicu ketidakstabilan kawasan.

Lemoine menegaskan bahwa masa depan Gaza harus dalam konteks negara Palestina di masa depan dan tidak boleh dikuasai oleh negara ketiga.

Menlu Jerman Annalena Baerbock menegaskan Jalur Gaza merupakan "milik warga Palestina" setelah Trump melontarkan rencana untuk mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

"Penduduk sipil di Gaza tidak boleh diusir dan Gaza tidak boleh diduduki atau dihuni kembali secara permanen," tegas Baerbock.

China

China menentang rencana pemindahan paksa terhadap warga Gaza, dan mengharapkan semua pihak akan berpegang teguh pada gencatan senjata dan pemerintahan pascaperang sebagai peluang membawa masalah Palestina pada jalur penyelesaian politik yang benar berdasarkan solusi dua negara.

Rusia

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan keyakinan bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah hanya mungkin terjadi berdasarkan solusi dua negara.

Brasil

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak keras rencana Trump mengambil alih Gaza.

"Itu tidak masuk akal ... Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh setiap manusia," tegas Lula da Silva, sembari menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan mengecam tindakan Israel di Gaza sebagai "genosida".