FTNews – Nama-nama seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Kesang sering kali menghiasi pemberitaan media massa sebagai bakal calon gubernur Jakarta.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan siapapun yang memimpin Jakarta, dia harus bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta.
Dia mengatakan, sejatinya membangun demokrasi yang sehat dan kuat menjadi tanggung jawab semua kalangan.
“Dan harusnya yang dimunculkan adalah kepemimpinan yang kapasitas, kapabilitas, moralitas, integritas, yg punya pengalaman, prestasi, leadership yang kuat,” jelas Ujang dalam kanal Youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, dikutip Jumat (9/8).
Meski demikian dalam perspektif politik, Ujang menilai partai memiliki sikap sendiri. Mereka ingin mengusung sosok yang dapat dijadikan gubernur dan wakil gubernur.
Terkini, Anies Baswedan sudah mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem, dan DPW PKB Jakarta.
Meski demikian, langkah Anies ini disebut akan dijegal, karena KIM tengah berkomunikasi dengan PKS dan Nasdem dan membentuk KIM Plus. Sebab, kedua partai ini termasuk dalam koalisi perubahan dalam Pilpres 2024,
Partai politik di dalam KIM, terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengungkapkan, komunikasi partainya dengan PKS kerap terjadi.
“Komunikasi itu sangat lancar, bahkan sampai sekarang pun tadi di jam 1, beberapa tim kami juga berkomunikasi langsung dengan PKS,” ungkap Kaesang setelah acara pemberian surat rekomendasi kepada 14 bakal calon kepala daerah di BrickHouse, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).
Namun, Gus Choi enggan menanggapi secara pasti rumor tersebut. Dia hanya memberikan kode soal kebenaran rumor itu.
“Mungkin ya. Saya enggak tahu persis. Wong saya enggak ikut lobi, kalian ini. Bau-baunya begitu. Iya kan? Ya bau aja. Bau,” ujarnya setelah menghadiri pemanggilan oleh Tim Panitia Khusus PKB, di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (7/8).
