Forumterkininews.id, Jakarta – Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ( UU PDP) baru disahkan. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan UU itu akan mengatur hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik.
Dijelaskan Johnny, salah satu yang menjadi kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik (PSE) adalah memastikan di dalam sistemnya data pribadi dilindungi.
“Ini kewajiban data pribadi,” ujar Johnny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
“Untuk itu pemerintah dalam ini Kominfo akan melaksanakan pengawasannya terhadap penyelenggaraan tata kelola data pribadi di segenap penyelenggara sistem elektronik,†tambahnya
Ia juga menyebut, nantinya apabila terjadi insiden data pribadi atau kebocoran data pribadi seperi kasus kebocoran data oleh hacker, maka yang akan dilakukan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi apakah mereka telah melaksanakannya sesuai UU PDP.
“Nah kalau tidak sesuai, maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur UU PDP baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, kurungan, dan denda,â€Âpaparnya.
Oleh karena itu dirinya kembali mengingatkan pada setiap pengendali dan pemroses data pribadi untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar.
Tak hanya itu, UU PDP kata Johnny juga mengatur kesetaraan UU dan aturan legislasi primer di antara negara- negara.
“Karena data itu bergerak ekstra territorial ekstra yudisial menyeberangi lintas batas negara,” katanya.
“Sehingga payung hukum harus mempunyai kesesuaian yg sama, baik mulitalateral atau billateral, ini yang diatur dalam UU PDP,†tandas Johnny.
Ia juga berharap, dengan disahkannya UU PDP ini semua PSE harus mempunyai tegknologi fairwall dan teknologi enkripsi.
Jadi dari waktu ke waktu terus ditingkatkan untuk menjaga agar mampu menahan serangan siber.
