Biodata dan Kontroversi Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand Kini Jadi Dewan Penasihat Danantara

Nama Thaksin Shinawatra menjadi perbincangan khalayak di Tanah Air, setelah menjadi pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman Thaksin Shinawatra ini disampaikan oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, pada Senin, 24 Maret 2025, dalam konferensi pers di Jakarta.

Thaksin bergabung bersama tokoh-tokoh internasional lainnya seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, Helman Sitohang, dan F. Chapman Taylor di Dewan Penasihat, yang bertugas memberikan panduan strategis untuk pengelolaan investasi Danantara.

Baca Juga: Usai Gelar Open House, Presiden Prabowo Lakukan 'Veloncity'

Penunjukan Thaksin jadi pengurus pengurus Danantara menuai beragam reaksi. Ada yang melihatnya sebagai langkah positif karena pengalamannya, namun ada pula kekhawatiran terkait rekam jejaknya yang penuh skandal.

Danantara sendiri merupakan sovereign wealth fund Indonesia yang mengelola aset senilai Rp14,72 kuadriliun (US$900 miliar), dengan fokus pada sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan ketahanan pangan.

Thaksin Shinawatra jadi pengurus Danantara. [Instagram]

Bagi Anda yang penasaran seperti apa biodata dan kontroversi Thaksin Shinawatra berikut ulasannya.

Baca Juga: Prabowo Ajak Masyarakat Jawa Tengah Pilih Luthfi-Taj Yasin, Ini Kata Istana

Thaksin Shinawatra merupakan politikus dan pengusaha Thailand yang menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) ke-23 Thailand (2001-2006).

Biodata

- Nama Lengkap: Thaksin Shinawatra

- Tempat/Tanggal Lahir: San Kamphaeng, Chiang Mai, 26 Juli 1949.

- Kewarganegaraan: Thailand dan Montenegro

- Pasangan: Potjaman Na Pombejra (menikah 1980-2008)[1]

Anak

- Panthongtae Shinawatra

- Pinthongtha Shinawatra

- Paetongtarn Shinawatra (Perdana Menteri Thailand sejak 2024).

Pendidikan

- Akademi Kadet Polisi Thailand (lulus terbaik angkatan 26, 1973).

- S2 Peradilan Pidana, Eastern Kentucky University, AS (1975).

- Doktor Kriminologi, Sam Houston State University, AS (1978).

Karier Bisnis

- Pendiri Shin Corporation (operator telekomunikasi terbesar Thailand).

- Pemilik Advanced Info Service (AIS) dan Thaicom Satellite.

- Kekayaan bersih $2 miliar (2022).

Politik

- Perdana Menteri Thailand (2001-2006).

- Pendiri Partai Thai Rak Thai (1998).

- Penasihat Ekonomi Khusus Kamboja (2009-2010).

Agama

- Tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber resmi, tetapi konteks budaya menunjukkan latar belakang Buddha Theravada sebagai mayoritas etnis Thai-Tionghoa.

- Pernah meminta maaf atas pembantaian 78 muslim di Tak Bai (2004) sebagai bentuk rekonsiliasi.

Kontroversi

- Tuduhan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand (2001-2006), Thaksin kerap dituduh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Salah satu kasus besar adalah penjualan saham Shin Corporation, perusahaan telekomunikasi milik keluarganya, kepada Temasek Holdings Singapura pada 2006 senilai 73 miliar baht (sekitar US$1,9 miliar saat itu).

Transaksi ini dikritik karena bebas pajak akibat celah hukum yang diduga sengaja diciptakan oleh kebijakannya sendiri, memicu tuduhan korupsi dan konflik kepentingan.

- Penggulingan melalui Kudeta Militer

Pada September 2006, Thaksin digulingkan melalui kudeta militer saat ia sedang berada di New York untuk Sidang Umum PBB. Kudeta ini dipicu oleh protes massal dari kelompok anti-Thaksin, yang menuduhnya otoriter, korup, dan melemahkan institusi seperti monarki.

Setelah itu, ia hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun di berbagai negara seperti Inggris dan Dubai untuk menghindari hukuman.

Thaksin Shinawatra memiliki jejak kontroversi saat menjabat PM Thailand. [Instagram]

- Hukuman Penjara dan Kontroversi Pemotongan Hukuman

Pada 2008, Thaksin dihukum in absentia selama dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung Thailand atas kasus korupsi terkait pembelian tanah di Bangkok oleh istrinya.

Ia kembali ke Thailand pada Agustus 2023 setelah 15 tahun di pengasingan, namun hukumannya dipotong dari delapan tahun menjadi satu tahun melalui grasi kerajaan yang kontroversial, diduga melibatkan kesepakatan politik dengan pemerintah saat itu. Banyak yang melihat ini sebagai bukti pengaruhnya yang masih kuat di politik Thailand.

- Kebijakan Represif: Perang Melawan Narkoba

Salah satu kebijakan Thaksin yang paling kontroversial adalah "Perang Melawan Narkoba" pada 2003, yang menyebabkan lebih dari 2.500 kematian dalam beberapa bulan. Banyak dari kematian ini diduga akibat eksekusi ekstrayudisial oleh polisi, memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International. Thaksin membela kebijakan ini sebagai langkah tegas, tetapi dianggap melanggar hukum dan HAM.

- Polarisasi Politik di Thailand

Thaksin mempolarisasi masyarakat Thailand antara pendukungnya (kelompok "Kaos Merah," mayoritas dari kalangan rakyat biasa) dan penentangnya (kelompok "Kaos Kuning," elit dan kelas menengah perkotaan).

Pengaruhnya masih terasa hingga kini melalui partai seperti Pheu Thai, yang dipandang sebagai proksi politiknya, termasuk dalam kemenangan pemilu 2023 yang membawa adik iparnya, Paetongtarn Shinawatra, menjadi PM pada 2024.

Penunjukan Thaksin sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara pada 24 Maret 2025 memunculkan kekhawatiran di Indonesia terkait integritas dan transparansi.

Pengalamannya sebagai pengusaha sukses dan pemimpin ekonomi diakui, tetapi rekam jejak korupsi dan kontroversi politiknya membuat sebagian pihak mempertanyakan apakah ia akan membawa praktik serupa ke pengelolaan aset negara senilai Rp14,72 kuadriliun.

Di sisi lain, pendukungnya berargumen bahwa koneksi global dan keahlian bisnisnya bisa memperkuat posisi Danantara di kancah internasional.