BPS Sebut Angka Kemiskinan Jateng Turun, Luthfi: Kita tidak Menjadi Provinsi Termiskin

Badan Pusat Statistik menyebut terjadi penurunan angka kemiskinan di Jateng pada Maret 2025. Dari sebelumnya 9,58 persen menjadi 9,48 persen atau penurunan 0,10 persen dibanding September 2024.

Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penurunan angka kemiskinan per Maret 2025. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja tim. Mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, seluruh dinas, serta stakeholder yang melakukan intervensi secara menyeluruh pada berbagai bidang.

“Saya ucapkan terima kasih. BPS mengeluarkan data bahwa kemiskinan di Jawa Tengah turun, dari 9,58% menjadi 9,48%. Kita tidak menjadi provinsi termiskin, dan ini merupakan keberhasilan bersama,” kata Luthfi, di Semarang, Sabtu (26/7/2025).

Kemiskinan Turun tapi Jangan Berpuas Diri harus Tingkatkan Capaian

Foto: Humas Jateng

Meski sudah mengalami penurunan, Luthfi menegaskan kepada seluruh tim, untuk tak langsung berpuas diri. Super team yang dibentuk harus bisa mempertahankan tren positif tersebut. Sebisa mungkin bahkan meningkatkan capaian, melalui kerja kolaborasi secara komprehensif.

Luthfi menjelaskan, parameter kemiskinan dan kemiskinan ekstrem telah ditentukan. Intervensi dalam sektor-sektor tersebut akan terus dilakukan. Misalnya, sektor pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem harus diintervensi, termasuk mereka yang putus sekolah harus disekolahkan.

“Infrastruktur sekolah kita perbaiki. Kalau kewajiban provinsi maka SMA/SMK harus kita bangun/perbaiki,” jelasnya, dilansir Humas Jateng.

Intervensi Pemprov Jateng pada Perbaikan RTLH

Foto: Humas Jateng

Berikutnya terkait rumah tidak layak huni (RTLH) yang di Jawa Tengah mencapai hampir 1.012.113 unit. Intervensi dari Pemprov Jateng, telah menganggarkan perbaikan 17.000 unit RTLH pada 2025. Belum lagi bantuan RTLH dari masing-masing pemerintah kabupaten/ kota, CSR Perusahaan, Baznas, serta BUMD dan BUMN.

Parameter lain berikutnya, terkait kebutuhan pokok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Intervensi yang dilakukan dengan menggandeng instansi terkait seperti Kementerian Sosial, untuk memberikan bantuan. Di sektor kesehatan, program speling juga terus digenjot guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengatakan, penurunan ini belum cukup, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor. Capaian tersebut harus terus ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data, sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial, yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelas Taj Yasin, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah ini.***