Demo Besar-besaran Ojol 205, Komunitas KBDJ Tak Ikut: Kami Tetap On Bid
Nasional

Keluarga Besar Driver Jabodetabek (KBDJ), asosiasi pengemudi ojek online, menyatakan tidak akan ikut dalam demo besar-besaran ojol 205 yang berlangsung besok, Selasa (20/5/2025).
Ketua KBDJ Freddy Santoso Suherli menyatakan pihaknya tidak akan mematikan aplikasi guna tetap memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Saya dan KBDJ menghormati dan mendukung perjuangan teman-teman di aksi tersebut agar dapat berjalan dengan sukses. KBDJ tetap bekerja (on bid), mencari rezeki untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari," ujarnya, Senin (19/5/2025).
Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan Jelang Aksi Demo Ojol 20 Mei 2025
Freddy mengatakan, anggota komunitasnya akan tetap narik di luar wilayah aksi demo ojol 205 besok.
Ia juga berharap, sesama driver ojol harus memiliki rasa saling menghargai sehingga tidak ada unsur pemaksaan untuk mengikuti aksi tersebut.
"Semua driver merasakannya. Namun hal itu harus dirundingkan bersama antara driver, aplikator dan regulator. Kita berdialog bersama," tutur Freddy.
Baca Juga: Bakar Ban hingga Flare Warnai Demo Ojol 205 di Patung Kuda
Namun sekali lagi, Freddy pun mengaku tetap menghargai para pengendara ojol yang besok melakukan demo akbar.
Sebelumnya, Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol (ojek online) meminta maaf kepada masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi online gabungan roda dua dan roda empat.
Aksi ini dilakukan dalam rangka unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi akbar Aksi 205.
"Selain akan kedatangan ribuan ojol dan taksi online dari berbagai penjuru bahkan ada yang akan hadir dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek dan Karawang dari arah timur pulau Jawa, Jakarta akan kedatangan juga ratusan ojol dari barat pulau Jawa seperti dari Palembang, Lampung dan Banten Raya," kata Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono, Jumat (16/5).
Demo Ojol 205 ini akan terkonsentrasi di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan DPR RI.