Dicibir Habis-habisan di Media Sosial, Tayangan Iklan Presiden Prabowo di Bioskop Dihentikan

Media sosial tengah diramaikan dengan video Presiden Prabowo Subianto yang tayang di bioskop jelang pemutaran film. Video tersebut diketahui merupakan iklan layanan masyarakat dari pemeritnah yang diputar oleh jaringan bioskop Cinema XXI.

Video iklan Presiden Prabowo di bioskop viral di media sosial dengan reaksi beragam, mulai dari dukungan hingga kritik yang menilainya sebagai propaganda atau iklan terselubung. Meski sempat menuai kontroversi, penayangan video ini hanya berlangsung pada 9–14 September 2025 dan sudah dihentikan di sejumlah bioskop.

Cinema XXI Hentikan Tayangan Iklan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto saat meninjau Sekolah Rakyat. (instagram prabowo)

Cinema XXI menjelaskan bahwa penayangan video itu berlangsung terbatas hanya pada 9–14 September 2025. Pihaknya menegaskan konten tersebut dikategorikan sebagai iklan layanan masyarakat, bukan iklan komersial.

Setelah tanggal itu, tayangan Presiden Prabowo tidak akan ada lagi. Cinema XXI menyatakan, pihak menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah dalam bentuk iklan layanan masyarakat seperti ramai menjadi perhatian belakangan.

Isi video Presiden Prabowo Subianto yang ditayangkan di bioskop tersebut menampilkan berbagai program prioritas pemerintah. Di antaranya Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.

Selain itu, video juga memuat klaim capaian pemerintah dalam produksi beras dan distribusi ribuan SPPG. Pesan yang ditampilkan bertujuan menunjukkan kinerja kabinet Prabowo Subianto.

Pernyataan Pemerintah Terkait Iklan Prabowo di Bioskop

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya. (komdigi)

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan bahwa penayangan video Presiden Prabowo di jaringan bioskop merupakan upaya memperluas jangkauan komunikasi publik terkait capaian kerja pemerintah. Hadirnya video juga untuk menjaga keseimbangan informasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akuntabel.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menilai wajar jika pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, selama tujuannya adalah menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.

“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi.

Fifi menjelaskan, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat sehingga pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima lebih utuh oleh audiens.

Seperti halnya pemanfaatan media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame, menurut Fifi bioskop hanyalah salah satu saluran komunikasi publik. Substansinya tetap sama, pemerintah menyampaikan pesan pembangunan, kebijakan, maupun ajakan positif bagi masyarakat.

“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.

Kemkomdigi pun mengajak publik untuk melihat penayangan video di bioskop sebagai upaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, resmi, dan mudah dipahami, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional.