Ekonom: Kabinet Gemuk Mengakibatkan Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Sulit Tercapai

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhamna dalam acara diskusi Catatan Akhir Tahun bersama Universitas Paramadina secara virtual, Senin (23/12), menilai pemerintahan Prabowo Subianto tidak bisa bergerak cepat dalam setahun belakangan akibat susunan kabinet yang terlalu gemuk.

Kondisi inilah yang bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sulit tercapai, apalagi pemerintah Prabowo Subianto menargetkan kenaikannya hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.

“Karena dengan banyaknya kabinet ini, tambahan kabinet, pemecahan, itu pemerintah tidak bisa gas di awal. Jadi akan banyak penyesuaian-penyesuaian peraturan yang dulu disusun di pemerintah sebelumnya, Pemerintah Pak Jokowi, itu perlu penyesuaian,” jelas Ariyo Irhamna.

Baca Juga: Kenaikan PPN Dinilai Akan Memicu Penghindaran Pajak

Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dinilai akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena terlalu gemuk. (Foto: Ist)

Ariyo Irhamna menuturkan perubahan susunan kabinet menimbulkan banyak peraturan yang disusun di masa pemerintahan era Presiden Jokowi, harus disesuaikan kembali.

Contohnya, Perpres Dewan Sumber Daya Air Nasional yang sebelumnya dipimpin Menko Maritim dan Investasi, kini memerlukan revisi karena lembaga tersebut dihapus oleh Prabowo Subianto.

Akibatnya, perlu ada penyesuaian untuk peraturan-peraturan itu yang membutuhkan waktu lebih. Sehingga, alih-alih langsung bekerja di lapangan, justru repot dengan berbagai penyesuaian peraturan dari awal.

Baca Juga: INDEF: Penerapan MLFF Harus Disosialisasikan Secara Masif

“Banyak kementerian sekarang struggling untuk hal itu. Jadi, saling tunggu. Kementerian itu harus ada penyesuaian dulu,” tambahnya.

Ariyo Irhamna juga membandingkan langkah Indonesia dengan negara tetangga seperti Vietnam yang baru-baru ini menurunkan PPN, memangkas jumlah kementerian, serta mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen dinilai sulit terlaksana karena gemuknya kabinet yang ada dalam pemerintahan Prabowo Subianto. (Foto: Ist)

Menurutnya, beberapa langkah tersebut mencerminkan tren baru yang fokus pada efisiensi dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan yang diambil pemerintahan Prabowo Subianto jauh berbeda.

“Banyak hal yang membuat pemerintah dengan adanya kabinet yang semakin besar ini banyak hal, peraturan-peraturan yang perlu disesuaikan. Jadi, tidak bisa digas dari awal. Jadi, 8 persen ini dalam lima tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, tidak akan tercapai, saya yakin,” terang Ariyo Irhamna.