Ferry Irwandi Dukung Dedi Mulyadi Soal Batasi Kepemilikan Rumah

Isu kepemilikan rumah kembali menjadi sorotan publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan perlunya aturan yang membatasi jumlah rumah yang bisa dimiliki oleh seseorang.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan Murah dan Sosialisasi KUR Perumahan di Sabuga ITB, Bandung, Kamis (18/9/2025).

Baca Juga: Kritik KDM Bermunculan, Bawa-Bawa Mulyono

Dedi menekankan bahwa tanah di Indonesia semakin habis karena praktik pembelian rumah secara masif oleh kelompok berduit, sementara masyarakat kecil semakin sulit mendapatkan hunian layak.

Rumah Hanya Dijadikan Investasi

Dedi Mulyadi (Instagram)

Baca Juga: Heboh, KDM Ungkap Truk Pengangkut Aqua Overload Bayar Sopir Rp120 Ribu

Menurutnya, regulasi ini sangat mendesak untuk menghentikan praktik penimbunan rumah yang hanya dijadikan investasi, bukan tempat tinggal.

Lebih jauh, Dedi menyoroti fenomena rumah-rumah mewah yang dibiarkan kosong tanpa penghuni. Ia menilai kondisi ini bukan hanya memperlebar jurang kesenjangan sosial, tetapi juga tidak memberi kontribusi nyata terhadap perputaran ekonomi.

“Negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana,” tegasnya. 0

Didukung Ferry Irwandi

Ferry Irwandi (Instagram)

Pandangan ini mendapat dukungan dari tokoh publik Ferry Irwandi, yang sebelumnya juga mengusulkan pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu rumah.

Dalam unggahan videonya, Ferry menilai langkah pembatasan kepemilikan rumah sangat penting untuk menekan disparitas sosial dan mendorong pemerataan akses terhadap hunian.

Wacana pembatasan kepemilikan rumah ini semakin relevan di tengah kebutuhan hunian yang terus meningkat, sementara lahan semakin terbatas.

Jika diterapkan, regulasi ini bisa menjadi solusi strategis untuk menyeimbangkan pasar properti, mencegah spekulasi, serta memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah.

Dukungan publik yang menguat terhadap gagasan ini menunjukkan bahwa isu perumahan bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan masa depan generasi mendatang.

“Kalo diterapkan ini bakal bagus sekali. Jadi disparitas itu kalo udah terlalu lebar. Misalnya ada orang pembatasan atau ada pajak progresif untuk rumah kepemilikan lebih dari satu KK. Entah bagaimana regulasinya dibuat. Termasuk penerapan satu rumah satu KK misalnya. Atau untuk rumah kedua, ketiga itu dikenakan tarif kumulatif misalnya. Pajak progresif misalnya. Itu bakal bagus sekali,” kata Ferry dalam video TikTok pada Jumat (19/9/2025).