Golf Tidak Termasuk, Daftar 21 Olahraga Populer di Jakarta Kena Pajak Hiburan

Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan tarif pajak hiburan 10 persen untuk fasilitas olahraga berbayar. Aturan ini tertuang dalam keputusan Nomor 257 Tahun 2025.

Putusan ini ditandatangi Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati pada 20 Mei 2025.

Kebijakan ini berlaku bagi fasilitas olahraga yang dikomersialkan. Mulai dari lapangan futsal, pusat kebugaran hingga kolam renang.

Baca Juga: Menang Atas DKI, Bali Juara Eksibisi Padel PON XXI Sumut-Aceh 2024

Dasar aturan pajak hiburan ini diberlakukan berdasar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Fasilitas olahraga yang mengenakan tiket masuk, biaya sewa, atau membership dipandang sebagai jasa hiburan yang termasuk wajib pajak.

Daftar Fasilitas Olahraga Kena Pajak

Baca Juga: Pemprov DKI Siap Hadapi Gugatan PPKM

Futsal termasuk olahraga yang kena pajak hiburan. [Ist]Lantas apa saja 21 fasilitas olaharga yang terkena pajak hiburan 10 persen? Berikut daftarnya.

1. Pusat kebugaran (fitness center), yoga, pilates, hingga zumba
2. Lapangan futsal, sepak bola, dan mini soccer
3. Lapangan tenis
4. Kolam renang rekreasi
5. Lapangan bulu tangkis
6. Lapangan basket
7. Lapangan voli
8. Lapangan tenis meja
9. Lapangan squash
10. Lapangan panahan
11. Lapangan bisbol dan sofbol
12. Lapangan tembak
13. Tempat bowling
14. Tempat biliar
15. Arena panjat tebing (climbing)
16. Ice skating rink
17. Tempat berkuda
18. Sasana tinju dan bela diri
19. Arena atletik atau jogging track berbayar
20. Arena jetski
21. Lapangan padel

Golf Tidak Kena Pajak Hiburan di Jakarta

Ilustrasi olahraga golf. [Ist]Fasilitas golf tidak termasuk dalam daftar olahraga yang terkena pajak hiburan 10 persen di Jakarta.

Olahraga ini sering kali dianggap sebagai simbol gaya hidup mewah. Namun Pemprov Jakarta tidak memasukkannya dalam kategori yang baru diatur tersebut.

Hal ini terjadi karena fasilitas golf sudah lebih dulu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen oleh pemerintah pusat.

Dengan adanya pungutan ini, sektor golf tidak lagi menjadi objek pajak hiburan daerah. Sehingga aturan pajak hiburan hanya menyasar cabang olahraga lain.