Gubernur Aceh Mualem Buka Suara soal Surat Bantuan ke PBB

Pengiriman surat permintaan bantuan Pemerintah Provinsi Aceh kepada lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai sorotan publik dan ditanggapi langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci terkait surat yang disebut-sebut ditujukan kepada dua badan PBB tersebut.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” kata Mualem.

Menanggapi pernyataan tersebut, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman dalam pemberitaan yang berkembang. Menurutnya, surat tersebut bukan ditujukan ke PBB secara langsung, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang berkantor di Indonesia.

Baca Juga: Bantuan Luar Negeri Masuk ke Sumatera Kena Pajak, Pemerintah Aceh: Sangat Tidak Baik

“Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB,” ujar Muhammad MTA.

Ia menegaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor di Aceh masih berstatus bencana tingkat provinsi. Pemerintah pusat, kata dia, tetap melakukan supervisi dan menjadikan penanganan bencana di Aceh sebagai prioritas nasional. Namun, Pemerintah Aceh juga perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk pemulihan pascabencana.

Baca Juga: Banjir Sumatera Rusak 186 Ribu Rumah, Prabowo: Pembangunan Hunian Segera Dilakukan

Muhammad MTA menyebut, Pemerintah Aceh memandang penting mengundang lembaga-lembaga yang memiliki pengalaman dalam penanganan kebencanaan. UNDP dan UNICEF dinilai sebagai mitra strategis karena memiliki rekam jejak panjang dalam pemulihan pascatsunami Aceh 2004.

“Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana. Apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu,” ucapnya.

Aceh Tamiang Pascabanjir dan tanah longsor yang melanda. [Instagram/@Parispernandes]

Ia juga mencontohkan UNICEF yang hingga saat ini masih menjalankan program pendampingan perlindungan anak di Aceh. Karena itu, keterlibatan lembaga internasional tersebut dinilai relevan untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh disebut telah melayangkan surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF. Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta menyatakan UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP tengah meninjau bentuk dukungan yang dapat diberikan sesuai mandat pemulihan dini.

UNIC juga menyampaikan bahwa UNICEF telah menerima surat serupa dan sedang mengoordinasikan bidang dukungan yang dibutuhkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang bisa dibantu UNICEF dalam penanganan bencana yang dipimpin pemerintah. Koordinasi dengan otoritas nasional pun terus dilakukan.

Gedung PBB.

Menanggapi langkah Pemprov Aceh tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat permintaan bantuan tersebut. Mantan Kapolri itu mengaku belum membaca isi surat dan belum mengetahui bentuk bantuan yang diminta.

Sementara itu, kondisi Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor masih memerlukan penanganan intensif. Pemerintah Provinsi Aceh mencatat sedikitnya 77 lembaga dan 1.960 relawan telah terlibat dalam penanganan di lapangan.

Hingga pertengahan Desember, bencana di Aceh dan dua provinsi lain tercatat menewaskan lebih dari 1.000 orang, ratusan dinyatakan hilang, dan ratusan ribu warga masih mengungsi.