Mendagri Tito Karnavian Respons Permintaan Tolong Pemprov Aceh ke PBB

Pemerintah Provinsi Aceh telah melayangkan surat permintaan bantuan kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Permintaan itu diajukan untuk membantu proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA membenarkan pengiriman surat tersebut kepada dua lembaga PBB yang berkantor di Indonesia. Menurut dia, UNDP dan UNICEF dipilih karena memiliki pengalaman dalam pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, khususnya pascabencana tsunami Aceh 2004.

“Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.

Baca Juga: Korban Jiwa Bencana Banjir Sumatera Tembus 1006 Orang, 158 Ribu Rumah Rusak

Ia menilai skala dan kompleksitas bencana membutuhkan dukungan yang lebih luas, termasuk dari komunitas internasional. Muhammad MTA menyebut dampak bencana yang terjadi tidak lagi berskala lokal atau regional.

“Pemerintah Aceh telah secara resmi menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, mengingat pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.

Baca Juga: Benarkah Jeddah Lumpuh Diterjang Banjir? Aktivitas Warga Terhenti akibat Hujan Lebat

Menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Aceh tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat permintaan bantuan itu. Ia menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam, selepas Sidang Kabinet Paripurna.

Mendagri Tito Karnavian merespons permintaan tolong Pemprov Aceh ke PBB.“Nanti kita pelajari,” kata Mendagri Tito Karnavian singkat merespons pertanyaan wartawan. Tito memilih tidak banyak berkomentar mengenai substansi permintaan bantuan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengaku belum membaca surat permintaan yang dikirimkan Pemerintah Provinsi Aceh kepada UNDP dan UNICEF. “Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujar dia.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Aceh mencatat banyak pihak telah terlibat dalam penanganan bencana di daerah tersebut. Setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang turun langsung ke wilayah terdampak untuk menyalurkan bantuan dan membantu pengungsi.

Aceh Tamiang Pascabanjir [Instagram/Parispernandes]Lembaga-lembaga tersebut terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional. “Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini,” kata Muhammad MTA.

Ia menambahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah diberikan berbagai pihak. “Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujarnya.

Banjir bandang dan longsor diketahui menerjang sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Hingga Senin (15/12), jumlah korban jiwa di tiga provinsi tersebut mencapai 1.030 orang, 206 warga dinyatakan hilang, dan total pengungsi mencapai 608.940 orang.