Hadapi Tuntutan Korupsi, PM Israel Benjamin Netanyahu Minta Pengampunan Presiden

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permintaan pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog. Kantor Presiden menyebut permintaan itu luar biasa dan memiliki implikasi besar.

Herzog akan meminta pendapat pejabat hukum sebelum mempertimbangkan keputusan. Belum ada kepastian kapan keputusan akan diumumkan.

Benjamin Netanyahu Kirim Permohonan Resmi

Baca Juga: Rudal Iran Gempur Tel Aviv dan Haifa, Balas Serangan Israel ke Fasilitas Nuklir

Sara Netanyahu dan Benjamin Netanyahu. [Instagram Sara Netanyahu]Dikutip BBC, PM Israel Benjamin Netanyahu telah menjalani persidangan selama lima tahun terkait tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Ia membantah seluruh tuduhan tersebut.

Dalam pesan video, Netanyahu mengatakan ia ingin menyelesaikan proses hukum, namun situasi nasional menuntut langkah lain. Ia menilai pengampunan dapat membantu meredakan ketegangan di Israel.

Baca Juga: Ini Wajah Mata-Mata Mossad yang Dieksekusi Iran

Permintaan pengampunan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya mendorong Herzog untuk memberikan pengampunan penuh. Saat itu, Herzog menegaskan bahwa permohonan resmi tetap harus diajukan.

Kantor Presiden merilis surat permohonan Netanyahu karena pentingnya permintaan tersebut. Namun, belum ada tanda kapan keputusan akan diambil.

Kasus yang Menjerat Netanyahu

PM Israel Benjamin Netanyahu. [Twitter]Kasus pertama menuduh Netanyahu menerima hadiah berupa cerutu dan sampanye dari pengusaha sebagai imbalan bantuan. Kasus kedua menuduhnya menawarkan peningkatan oplah surat kabar sebagai imbalan liputan positif.

Kasus ketiga menyangkut dugaan pemberian keputusan regulasi yang menguntungkan pemilik perusahaan telekomunikasi sebagai imbalan pemberitaan positif. Netanyahu menyebut semua tuduhan itu sebagai “perburuan penyihir”.

Ia mengatakan kelanjutan persidangan hanya memperparah perpecahan internal di saat Israel menghadapi tantangan besar. Menurutnya, mengakhiri persidangan dapat membantu menciptakan rekonsiliasi nasional.

Meski presiden Israel berwenang memberi pengampunan bahkan sebelum vonis dijatuhkan, keputusan ini tetap kontroversial. Sebagian warga menilai pengampunan akan melemahkan demokrasi Israel yang menjunjung sistem hukum yang kuat.