Dari Surga Jadi Neraka Wisata! Pulau Thailand Dikuasai Turis Israel yang Rusuh

Ketegangan meningkat di kawasan wisata populer Thailand bagian selatan setelah warga lokal mengungkapkan kemarahan atas perilaku turis asal Israel.

Mereka menilai para wisatawan tersebut sering bersikap arogan, melakukan tindakan tidak sopan, dan bahkan menjalankan bisnis ilegal di pulau Koh Phangan.

Baca Juga: Demi Palestina, Zohran Mamdani Janji Tangkap Netanyahu

Menurut laporan Arab News, para pemilik restoran dan pengusaha lokal menyebut jumlah pelanggaran dan perilaku tidak tertib dari turis Israel meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat setempat merasa terganggu dan muak.

Restoran Pasang Tanda “No Israel Allowed”

Restoran Di Thailand Pasang Tanda No Israel Karena Kesal Ulah Para Turis Israel Suka Berbuat Onar X

Baca Juga: Tawarkan Jasa Pembesaran Penis, Pria Thailand Ditangkap

Seorang pemilik restoran di Koh Phangan mengaku pernah meminta sekelompok turis Israel untuk meninggalkan tempatnya karena bersikap tidak sopan.

Namun, akibat insiden itu, ia menerima ribuan ulasan buruk di platform daring, membuat rating restorannya turun drastis.

“Setelah itu, saya pasang tanda ‘No Israel Allowed’. Bukan karena rasis, tapi karena saya lelah menghadapi perilaku yang sama berulang kali,” ujarnya.

Video-video konfrontasi antara warga lokal dan turis Israel juga banyak beredar di media sosial Thailand, memperlihatkan ketegangan yang kian meningkat.

Dalam salah satu video viral, seorang pegawai restoran menolak melayani turis wanita asal Israel yang kemudian dengan sombong menjawab, “Uang saya membangun negara Anda.”

Bisnis Ilegal Turis Israel di Koh Phangan

Restoran di Thailand pasang tanda no Israel akibat ulah turis Israel yang tidak sopan [X]

Selain masalah perilaku, warga lokal juga memprotes keberadaan sejumlah warga Israel yang menjalankan bisnis tanpa izin resmi, mulai dari restoran hingga penyewaan kendaraan dan tur perjalanan.

Aktivitas ini dianggap melanggar hukum Thailand dan merugikan pengusaha lokal.

Lebih dari 200 warga dan pelaku bisnis menandatangani petisi kepada gubernur Provinsi Surat Thani, menuntut penertiban kegiatan ilegal tersebut.