Info Rahayu Saraswati: Hutang Nelayan, Petani, Peternak Dihapus Pemerintah Prabowo

Artis, aktivis dan politikus Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo atau akrab disapa Mba Sara atau Sara, menyempatkan datang ke podcast FTNews.co.id di kawasan Jakarta Selatan, pada Jumat (6/12/2024).

Dalam wawancaranya, Sara ditanya mengenai hutang kalangan UMKM yang akan dihapus pemerintah Prabowo Subianto.

Sara sendiri saat ini duduk di Komisi 7 DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi.

Baca Juga: Prabowo Pakai Hongqi L5 Bikin Mercy Gak Laku

Soal UMKM, Sara menjelaskan bahwa ia untuk pertama kalinya menyampaikan kepada publik lewat podcast FTNews.co.id bahwa ide penghapusan hutang itu bukan dari dirinya, melainkan dari mantan Komisaris BRI, yakni Jefry.

Anggota DPR RI Rahayu Saraswati bersama Roso Daras dan Margareth di podcast FTNews.co.id (Tomy Tresnady / FTNews.co.id)

Jefry saat itu menyampaikan ide penghapusan hutang pemilik usaha UMKM itu kepada Sara, kemudian disampaikan lagi kepada ayah Sara, yakni Hashim Djojohadikusumo yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

“Jadi beliau (Jefry) menyodorkan, presentasi, ini sebetulnya kalau dihitung silakan, para pakar hitung tapi seharusnya ini (penghapusan hutang) bisa dilakukan,” Sara menceritakan kembali.

Baca Juga: Kapolri Kenalkan 6 Pati Baru saat RDP dengan Komisi III DPR

Sara merupakan Dapil DKI Jakarta III, yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

Tentunya, banyak masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Jakarta dan tinggal di pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu berprofesi sebagai nelayan.

“Nah, seringnya kita tahu waktu dulu ya, banyak masyarakat yang membutuhkan kredit usaha, tapi mereka terhambat dengan kredit macet sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat kredit macetnya mereka itu kecil sekali, dalam konteks usaha karena kalau kita bicara UMKM mikro, mikro aja itu modal awalnya di bawah 1 m (miliar rupiah),” kata Sara kepada host Roso Daras dan Margareth.

Jadi, kata Sara, pemilik usaha yang dihapus bukan dari kalangan mikro, namun ultra mikro.

Sara ketika berbicara dengan Hashim menyampaikan bahwa isu kredit macet ini masih hangat, sehingga pemerintah Prabowo bisa meringankan beban pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan nantinya terhindar dari pinjaman online atau pinjol.

“Kita kalau keliling itu paling banyak masalah pinjol. Nah, pinjol ini bukan berarti semua pinjol buruk karena kan ada pinjol punya lisensi khusus dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan masyarakat harus lebih sadar untuk dirinya sendiri, bagaimana untuk meriset kalau pinjol itu yang punya lisensi,” kata Sara.

Untuk teknis penghapusan hutang milik usaha ultra mikro sendiri, kata Sara, saat ini masih digodok di mana Kredit Usaha Rakyat atau KUR dengan pinjaman yang dikucurkan maksimal Rp 25 juta.

“Jadi, bukan semua orang. Oya, saya pengusaha UMKM, jadi ini yang sudah punya (hutang), bukan ke depannya punya (hutang). Ini kan memutihkan (hutang) yang kemarin, jadi mereka mulai dari nol lagi, tanpa ada beban dari hutang-hutang sebelumnya. ini seperti tax amnesti,” tutur Sara.

Untuk teknis lebih jelasnya, bagi mereka yang memenuhi persyaratan yaitu memiliki hutang maksimal Rp 25 juta, itu merupakan hutang di masa lalu dan memang tidak mampu membayar karena kredit macet, terutama dari kalangan petani, nelayan, dan peternak.

“Jadi bukan dari semua sektor (bidang usaha),” terang dia.

Kemudian, politisi kelahiran 27 Januari 1986 ini menjelaskan lagi bahwa sejak awal Presiden Prabowo sudah sangat jelas bahwa pelaku usaha yang akan dihapus hutangnya sangat spesifik, yakni kalangan petani, nelayan dan peternak.

“Mereka kita butuhkan, kita mau makan dari mana? apa maunya kita impor? Kalau kita memang mau makan kita harus mendukung petani dan nelayan dan peternak, dan yang saya tahu baru berlaku untuk bank pemerintah, HIMBARA. Jadi kalau untuk dari pinjol, mohon maaf, belum termasuk, tidak di-cover,” kata Sara.

Himbara adalah istilah yang merujuk kepada empat bank BUMN di Indonesia, yaitu Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN.

Istilah tersebut muncul di era Menteri BUMN Rini Soemarno pada 2014-2019. Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara.

“Walaupun itu dari Kementerian UMKM tapi yang paling bertanggung jawab itu data dari bank, karena bank yang punya datanya kredit macet. Untuk teknisnya Pak Menteri akan mendalami lagi,” terang pemain film Merah Putih, Darah Garuda, dan Hati Merdeka ini.