Jokowi Tanggapi Penundaan Pemindahan IKN, Tekankan Proyek Jangka Panjang

Mantan Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal penundaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.

Penundaan ini turut berdampak pada rencana pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN yang semula direncanakan.

Tanggapan tersebut disampaikan langsung pada program Narasi yang dipandu oleh Najwa shihab.

Baca Juga: Media Malaysia, Beritakan IKN Banyak Tikus Setelah Libur Idul Fitri 1446 H

Mantan Presiden Joko Widodo dan Najwa Shihab, Sumber Narasi TVber Youtube Narasi TV

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara adalah sebuah rencana jangka panjang yang sudah ada sejak pemerintahan Presiden pertama, Ir. Soekarno.

Proyek ini, kata Presiden, kini sedang dieksekusi dengan mempertimbangkan makroekonomi Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa 58% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini berputar di Pulau Jawa, padahal Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Selain itu, sekitar 56% penduduk Indonesia juga tinggal di Pulau Jawa, yang menyebabkan konsentrasi ekonomi dan populasi sangat terpusat di sana.

Baca Juga: Jokowi Akan Sidak Pasar Minggu, Pengamanan Diperketat

Joko Widodo, IKN, Najwa Shihab, Narasi TV

Presiden Jokowi menyatakan bahwa daya dukung Pulau Jawa tidak akan mampu terus menampung beban ekonomi dan populasi yang terus berkembang, sehingga pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa menjadi langkah yang penting.

Jokowi memberikan contoh negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dengan Washington D.C. dan Australia dengan Canberra, yang memiliki ibu kota terpisah dari kota besar seperti New York dan Sydney.

Terkait dengan ketidaksesuaian target pembangunan IKN yang sempat terjadi, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota negara ini adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar—bisa mencapai 10 hingga 20 tahun.

Ia menyebutkan bahwa persiapan perpindahan ibu kota bukanlah hal yang mudah, melainkan memerlukan perencanaan yang matang, seperti kesiapan fasilitas untuk ASN, rumah sakit, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan proyek ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pemindahan ibu kota negara dengan lebih hati-hati dan terencana.