Forumterkininews.id, Jakarta – Program percepatan penurunan stunting (kekerdilan) harus tepat sasaran dan berkelanjutan. Pasalnya, jumlah balita terkena stunting di Indonesia saat ini masih tinggi, yakni sebanyak 5,3 juta balita.
“Arahan bapak Presiden sudah jelas, penurunan stunting minimal 3 persen per tahun. Karena itu, Renaksi K/L bukan kegiatan yang terbatas pada memobilisasi orang dalam bentuk event tertentu saja, tapi harus berupa kegiatan yang berkelanjutan dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh sasaran,†kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti di Gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (14/1).
Menurut Brian dalam keterangannya, sebenarnya ada banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk percepatan penurunan stunting. Ia mencotohkan, perawatan dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil yang mengalami gizi buruk, konseling, hingga pemberian suplemen vitamin.
“Ini bentuk-bentuk intervensi spesifik,†ujarnya.
Aspek lain yang juga harus menjadi perhatian, tambah dia, yakni Renaksi dalam bentuk intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih dan air minum layak, sarana sanitasi, bantuan sosial, hingga pendidikan anak usia dini.
“KSP mengusulkan adanya integrasi data penerima bansos agar keluarga yang paling tidak sejahtera yang memiliki ibu hamil, baduta, dan remaja putri mendapat paket lengkap, yakni PKH, BPNT/kartu sembako, dan KIP untuk mendukung wajib belajar 12 tahun agar tidak terjadi pernikahan di bawah 21 tahun,†ungkap Brian.
Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas, Selasa (11/1), Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan, bahwa program penurunan stunting dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran, bukan seremonial hanya dengan bagi-bagi makanan tambahan dan gizi yang selalu dilakukan kementerian/lembaga di akhir tahun.
Presiden juga menginstruksikan, percepatan penurunan stunting dilakukan secara terpadu di bawah Kemenkes dan BKKBN serta dan berbasis Satu Data Indonesia. Dengan demikian target 3 per sen per tahun dalam menurunkan angka kekerdilan pada balita bisa dicapai.
“Kepala Staf Kepresidenan menjadi anggota tim pengarah percepatan penurunan stunting. Karena stunting adalah isu nasional, yang upaya percepatan penurunan angka stungting menjadi prioritas nasional, maka KSP mempunyai tugas mengawalnya,†jelas Brian
