Kabar Baik! 2.000 Buruh Sritex yang di-PHK akan Ditampung di Industri Tembakau Kudus

Akhirnya ada kabar baik untuk buruh Sritex yang baru saja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kemungkinan, 2.000 ex-Sritex di Kabupaten Sukoharjo, dari 10.000 lebih yang di-PHK ini, akan ditampung di industry tembakau di Kudus. Pembicaraan itu konon sudah dilakukan pihak Pemprov dan industry tembakau Kudus.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menjalin komunikasi dengan lintas sektor. “Tadi salah satu sudah bisikin saya, siap (menyerap) 2.000-an orang (pekerja),” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di sela kunjungannya di PT Djarum Oasis, Kudus, Rabu (5/3/2025).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi/Foto: Humas Jateng

Mantan Kapolda Jateng ini juga menyebut, berdasarkan data terbaru, terdapat hampir 22 perusahaan yang siap menampung eks pekerja Sritex, manakala tidak tertampung di dunia kerja lain.

Baca Juga: Putri Candrawathi Menangis Usai Ceritakan Peristiwa di Magelang

Terkait kapan hal itu akan terealisasi, Luthfi menerangkan, Pemprov Jateng sifatnya mengupayakan dan tidak menjanjikan sepenuhnya.

“10 ribuan orang itu tidak gampang. Kita pilih, pilah, dan analisa. (Kita) tanya satu-satu, apalagi tidak semua (eks) karyawan Sritex berdomisili di sana. Ada juga yang dari luar Sukoharjo,” ucapnya, dilansir Humas Jateng.

Luthfi menambahkan, pemprov menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bila ada karyawan yang ingin bekerja mandiri. Pihaknya juga mengupayakan hak-hak pekerja, agar tersampaikan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

Baca Juga: Sambut Pemudik, Rest Area 444B Milik Pemprov Jateng Bisa Tampung 500 Mobil

Aktivitas buruh Sritex saat masih bekerja/Foto: dok PT Sritex

“Terkait tunjangan jaminan hari tua (JHT), dan tunjangan pemutusan hubungan kerja, kami upayakan maksimal (terbayar) sebelum hari raya (Lebaran 2025),” kata dia.

Menurut Luthfi, hal lain yang juga perlu dipikirkan adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkungan PT Sritex.

“Saya sudah koordinasi dengan Bupati (Sukoharjo) agar mendata pelaku UMKM. Nanti kita akselerasi juga agar dampak sosial bisa kita minimalisir,” tandasnya.***