Keabsahan Sertifikat UTS Insearch Gibran Diragukan, Polemik Pendidikan Sang Wapres Kian Liar

Polemik terkait sejarah pendidikan Wali Kota Surakarta sekaligus Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi sorotan publik.

Isu ini muncul setelah pemerhati telematika Roy Suryo menantang Gibran untuk memublikasikan bukti kelulusan berupa sertifikat dari UTS Insearch, Sydney, Australia, lembaga pendidikan tempat Gibran mengaku pernah menempuh studi.

Baca Juga: Ini Alasan Nama Purbaya Meroket Pada Survei Cawapres 2029

Pencarian Status, Persiapan Program Bukan Setara Pendidikan Formal

Kontroversi ini berawal dari dugaan bahwa Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikan di lembaga tersebut.

UTS Insearch diketahui merupakan program persiapan akademik dan kursus bahasa Inggris bagi calon mahasiswa University of Technology Sydney (UTS), bukan lembaga pendidikan setara sekolah menengah atas atau universitas.

Hal ini menimbulkan pertanyaan publik tentang kesesuaian data pendidikan Gibran yang tercantum dalam dokumen resmi saat ia mencalonkan diri di ajang politik nasional.

Roy Suryo menilai, jika Gibran benar-benar pernah menempuh studi di Insearch, maka seharusnya ia memiliki sertifikat resmi yang menunjukkan kelulusan atau penyelesaian program.

Sertifikat tersebut lazimnya diterbitkan oleh pihak kampus sebagai bukti sah bahwa peserta telah menyelesaikan kurikulum yang diwajibkan. Namun hingga kini, belum ada publikasi atau dokumen resmi yang membuktikan hal tersebut.

Akuntabilitas Pejabat Publik: Pentingnya Verifikasi Dokumen Pendidikan

Polemik ini bukan kali pertama muncul. Sebelumnya, sejumlah pihak juga menyaring status ijazah dan penyetaraan pendidikan Gibran di Indonesia.

Perdebatan semakin tajam setelah muncul hasil investigasi yang menunjukkan bahwa program Insearch tidak dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan formal yang menjadi syarat administratif di dalam negeri.

Masalah mengenai keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik menjadi penting karena berkaitan langsung dengan integritas dan transparansi.

Dalam konteks hukum dan pemerintahan, setiap dokumen akademik yang digunakan untuk keperluan resmi, termasuk pencalonan jabatan publik, harus dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara sah.

Ijazah Wapres Dipertanyakan Roy Suryo

Meski begitu, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Gibran maupun lembaga pendidikan yang disebut dalam polemik tersebut. Publik pun menunggu kepastian untuk memastikan kebenaran data akademik yang bersangkutan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi publik harus dijaga, terutama bagi pejabat negara yang menjadi figur teladan masyarakat.

Transparansi mengenai latar belakang pendidikan bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga cerminan komitmen terhadap akuntabilitas di ruang publik.

Dengan semakin tingginya sorotan publik, langkah Gibran dalam menjawab tantangan ini akan menjadi penentu apakah isu pendidikan tersebut dapat segera mereda atau justru berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan.