Kejagung Blokir Aset Zarof Ricar Terkait Kasus TPPU

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah tegas dengan memblokir sejumlah aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR).

Pemblokiran tersebut berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Zarof.

"Untuk penanganan perkara atas nama ZR (Zarof Ricar), khususnya terkait dugaan TPPU, penyidik telah melakukan berbagai upaya pemblokiran terhadap aset-aset yang diduga berkaitan dengan ZR," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejagung, Harli Siregar, Senin (28/4/2025).

Penyidik Kejagung sedang menggeledah. [Dok. Istimewa]

Meski belum merinci aset mana saja yang dibekukan, Harli menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah Zarof maupun keluarganya mengalihkan kepemilikan aset tersebut.

Upaya pemblokiran dilakukan di sejumlah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tersebar di Jakarta Selatan, Kota Depok, serta Pekanbaru.

Selain memblokir aset, penyidik Kejagung juga menggeledah kediaman Zarof di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan penyidikan kasus TPPU Zarof Ricar.

Diketahui, Zarof Ricar resmi menyandang status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang sejak 10 April 2025, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 06 Tahun 2025.

Hasil penggeledahan. [Dok. Istimewa]

Sebelumnya, Zarof juga tersandung kasus dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam perkara kematian Dini Sera.

Dalam dakwaan yang disusun, Zarof disebut menerima gratifikasi mencapai Rp 915 miliar serta 51 kilogram emas selama satu dekade masa jabatannya di Mahkamah Agung.

Langkah pemblokiran aset ini menjadi bagian dari upaya serius Kejagung dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Zarof Ricar.