Kemenag Sebut Biaya Haji 2025 Akan Turun, Jadi Berapa Ongkosnya?

Pemerintah memastikan biaya haji 2025 turun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

Hal ini disampaikan Kementerian Agama usai rapat dengan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dan arahan khusus dari Dewan Pengawas Haji Sufmi Dasco Ahmad dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf.

"Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan," ujar Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii.

Baca Juga: Kasus Al-Zaytun, Kemenag Perhatikan Nasib Santri

Lantas, berapakah besaran biaya haji 2025?

"Tapi hampir kita pastikan ya bahwa ongkos haji tahun 2025 turun. Berapa besarannya? Itu nggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di Panja (Panitia Kerja Haji)," ujar Syafii.

Panja Haji rencananya dibentuk 30 Desember 2024 pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

Baca Juga: Ivan Gunawan Minta Respons Kemenag RI dari Makkah, Ada Apa?

Setelah itu, pemerintah dan DPR akan memutuskan berapa besar penurunan biaya haji 2025.

"Meskipun DPR saat ini sedang reses, tapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa biaya haji," jelasnya.

Ilustrasi - Umat Islam tengah melaksanakan salat di Masjidil Haram saat pelaksanaan ibadah haji. [Dok. Kemenag]

Penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji.

Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40 persen dari biaya haji adalah untuk penerbangan.

Biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal.

"Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik," ujar Wamenag.

Guna keperluan kontrak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang harus segera diselesaikan, Kemenag akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan," kata Syafii.

Jamaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Untuk itu, kami bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut," ujarnya.

Menteri Agama KH Nasaruddin Umar. [Dok. Kemenag]

Sementara itu, Menteri Agama KH Nasaruddin Umar memastikan kualitas pelayanan haji akan tetap baik meski biaya haji 2025 lebih murah.

"Murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, jadi tetap ada efisiensi, efektif, tapi tetap tidak mengurangi kualitas," tegasnya, dikutip dari laman resmi Kemenag.

"Misalnya pesawatnya, jangan-jangan kita mencari murah (untuk biaya haji 2025), tapi pesawatnya dicari pesawat tua. Jadi itu di-warning juga buat kita," sambung Menag.