Kisah Negara Georgia Sebelum 2003: Korupsi Merajalela, Pemerintahan Digulingkan
Nasional

Sebelum tahun 2003, negara Georgia menghadapi tantangan besar dengan korupsi yang merajalela di hampir semua lini pemerintahan. Negara ini, yang merupakan bekas bagian Uni Soviet, dikenal dengan pejabat yang sering menerima suap, polisi yang korup, dan layanan publik yang penuh birokrasi rumit.
Kondisi ini mengakibatkan ekonomi stagnan, ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan investor asing enggan masuk ke Georgia.
1. Kondisi Georgia Sebelum 2003:
Baca Juga: Nenek 87 Tahun Ditangkap Setelah Makan Rp16,5 Miliar Pensiunan Ibunya yang Sudah Meninggal
- Korupsi Sistemik: Hampir semua urusan pemerintahan memerlukan suap, mulai dari pembuatan SIM hingga pengurusan izin usaha. Polisi lalu lintas sering meminta uang dari pelanggar aturan kecil seperti kesalahan parkir.
- Layanan Publik Buruk: Layanan publik lambat dan tidak efisien, sering kali menjadi ladang korupsi untuk pejabat.
- Krisis Kepercayaan: Rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena korupsi dianggap sebagai bagian dari budaya birokrasi.
2. Revolusi Mawar 2003: Titik Balik
Pada tahun 2003, Revolusi Mawar menggulingkan pemerintahan Presiden Eduard Shevardnadze yang dianggap tidak mampu mengatasi korupsi. Mikheil Saakashvili kemudian terpilih sebagai presiden pada Januari 2004 dan memulai reformasi besar-besaran untuk membersihkan sistem pemerintahan.
3. Langkah-Langkah Memberantas Korupsi
- Pemecatan Massal Polisi Korup: Dalam satu malam, lebih dari 30.000 polisi lalu lintas dipecat karena terlibat praktik suap. Mereka digantikan oleh polisi baru yang dipilih melalui seleksi ketat, dilatih dengan standar tinggi, dan diberi gaji lebih layak untuk mencegah godaan korupsi.
- Penghapusan Lembaga Korup: Lembaga-lembaga pemerintahan yang dikenal sebagai sarang korupsi dibubarkan atau direformasi total. Proses birokrasi disederhanakan untuk mengurangi peluang suap.
4. Peningkatan Transparansi: Pemerintah menerapkan sistem berbasis teknologi informasi untuk membuka akses informasi publik dan mempermudah pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan layanan publik.
5. Peningkatan Gaji Aparatur: Gaji pegawai negeri sipil, terutama polisi, dinaikkan secara signifikan untuk memastikan kebutuhan finansial mereka terpenuhi tanpa harus mencari penghasilan tambahan melalui praktik ilegal.
6. Penegakan Hukum Tegas: Pejabat yang terbukti korup ditangkap dan diadili. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi penyalahgunaan kekuasaan.
7. Kerja Sama Internasional: Pemerintah Georgia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Transparency International dan OECD untuk memastikan reformasi berjalan efektif.
8. Hasil Reformasi: Reformasi ini membawa perubahan drastis
- Korupsi di sektor publik menurun drastis.
- Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah meningkat.
- Ekonomi negara mulai bangkit dengan masuknya investasi asing.
- Georgia mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu negara dengan keberhasilan pemberantasan korupsi terbaik.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan kemauan politik yang kuat dan reformasi sistemik menyeluruh, lingkaran setan korupsi dapat dihentikan. Georgia menjadi contoh nyata bagaimana tindakan tegas terhadap korupsi dapat membawa perubahan besar bagi sebuah negara. Apakah Indonesia mau mencontoh Georgia?