Kontroversi Vasektomi, Benarkah Istilah Itu Keluar dari Pidato Dedi Mulyadi di Bandung Bulan Lalu?

Istilah vasektomi atau kontrasepsi permanen pada pria menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Hal itu disebut bermula dari pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM soal kontrasepsi menjadi syarat menerima bantuan sosial (bansos).

Vasektomi menjadi ramai dikaitkan dengam pidato Dedi Mulyadi di acara Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin (28/4/2025) lalu.

Gubernur Dedi Mulyadi. (Instagram)

Lalu benarkah istilah vasektomi keluar dalam pidato KDM saat itu?

Baca Juga: Dedi Mulyadi di Atas Angin, Hitung Cepat Pilgub Jabar Raih 61,26 Persen: Sudah Jadi Pemenang

Dalam video yang diunggah di akun TikTok resmi Dedi Mulyadi @dedimulyadiofficial, Senin 5 Mei 2025, KDM membahas soal pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu.

Di caption postingannya, KDM berharap video tersebut dapat memberikan pemahaman kepada publik terkait pemberian bansos di Jawa Barat termasuk syarat kontrasepsi.

"Semoga tercerahkan, tidak terjebak dalam polemik. Hatur nuhun," katanya.

Baca Juga: Jembatan Gantung Eiger Adventure Land yang Diklaim Terpanjang di Dunia Bikin Dedi Mulyadi Menangis

Dedi Mulyadi dalam videonya mengatakan syarat secara keseluruhan penerima bantuan adalah harus sudah dipasang alat kontrasepsi atau KB seperti penerima jaringan listrik.

"Nanti ke depan, ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov Jabar, tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu," kata KDM.

Selanjutnya anak-anak di Jabar juga bisa dapat beasiswa dengan syarat ibunya harus KB. Begitu juga dengan penerima bantuan yang masih usia produktif.

KDM memastikan ke depan akan ada bantuan rumah tidak layak huni yang harus terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten/kota. Salah satu syarat penerimanya pun adalah harus sudah terpasang KB.

"Para penerima bantuan sosial yang penerimanya misalnya masih usia produktif, boleh nerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu dan yang harus hari ini dikejar yang KB harus laki-laki," imbuhnya.

Gubernur Dedi Mulyadi. (Instagram)

KDM menjelaskan alasan yang harus terpasang KB adalah laki-laki karena jangan hanya perempuan yang terbebani urusan reproduksi. Mengingat kaum perempuan sering kali muncul masalah, misalnya ketika KB berbentuk pil, dan lupa ketika harus jadwalnya diminum.

"Data kependudukan itu saya ingin sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan, ber-KB, beri bantuan. Belum ber-KB, KB dulu, tapi KB-nya harus laki-lakinya," ucapnya.

KDM menegaskan, sosok yang bertanggung jawab membangun rumah dan pendidikan anak-anak adalah sang suami. Ketika tak mampu membesarkan dan membiayai pendidikan anaknya, maka dia sudah menjadi suami yang gagal.

"Ini serius. Walaupun saya tidak punya istri, saya berpihak kepada kaum perempuan. Tapi perempuan yang memiliki arah dan tujuan bagi kesejahteraan keluarga. Seluruh ini harus jalan terintegrasi, jangan jalan sendiri-sendiri," pungkasnya.