FTNews - Hari ini, 10 Januari ada dua peringatan peristiwa yang melekat sebagai bagian dari sejarah bangsa. Pertama peringatan Hari Tritura dan gerakan penanaman 1 juta pohon.

Tritura akronim dari tiga tuntutan rakyat. Mengutip laman Kemendikbud, sejarah Tritura berawal dari aksi mahasiswa pada 10 Januari 1966. Demonstrasi ini bentuk rasa tidak puas dan haus keadilan.

Aksi mahasiswa itu juga sebagai bentuk penentangan terhadap peristiwa G30S 1965. Saat itu massa menggelar aksi damai dan militan. Selama tiga hari mereka menyuarakan kekecewaaan terhadap rezim yang berkuasa kala itu.

Tiga Tuntutan Rakyat itu yakni menurunkan harga barang, merombak Kabinet Dwikora dan mengenyahkan Partai Komunis Indonesia.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) terjun dalam aksi itu.

Menteri LHK Siti Nurbaya (tengah) dalam gerakan tanam pohon. Foto: KLHK

Gerakan 1 Juta Pohon

Selain peringatan Tritura, di Indonesia 10 Januari juga diperingati sebagai Hari Gerakan Satu Juta Pohon. Gerakan ini merupakan salah satu upaya penyelamatan hutan dan pelestarian lingkungan.

Di Indonesia, Presiden Soeharto pertama kali mencanangkan gerakan ini. Tepatnya pada 10 Januari 1993. Dalam pidatonya kala itu, Soeharto mendorong penanaman satu juta pohon di setiap provinsi.

Presiden Joko Widodo pun baru-baru ini memberi arahan penanaman serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, penanaman pohon serentak ini bukan seremonial belaka.

Harus ada pemeliharaan. Keberadaan pohon dan tutupan lahan yang baik akan meningkatkan daya dukung alam, ketahanan pangan, energi, dan tentunya kesejahteraan manusia.

“Sekarang ini dunia secara global sedang menghadapi triple planetary crisis. Berupa perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati,” kata MenLHK.