.jpg)
.jpg)
.gif)
2.gif)
.jpg)
.jpg)
FTNews, Kota Bengkulu--- Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri mendorong pelayanan berobat gratis menggunakan JKN semakin mudah.
"UHC kita sudah 99 persen tapi ternyata UHC itu syarat pelayananya (kartu pesertanya) yang aktif selama ini memang banyak. Tapi kartu BPJS masyarakat yang aktif itu tidak membayar iuran, nah, proses pengaktifkan ini yang dibahas," kata Sekda Isnan Fà jri saat Rapat Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) tahap I Tahun 2024 di ruang Rafflesia Kantor Gùbernur Bengkulu, Jumat (21/6/2024), dilansir mediacenterbkl
Secara mekanisme, untuk pengaktifkan kepesertaan UHC ini, masyarakat Bengkulu harus melaporkan ke Dinkes Provinsi Bengkulu terlebih dahulu untuk dilakukan cross chek pendataan mendalam.
Setelahnya, laporan yang diterima Dinkes Provinsi Bengkulu tersebut, Pemerintah Daerah bisa mengecek mana masyarakat yang masuk dalam kuota UHC yang dibayarkan Pemerintah untuk nanti dikordinasikan ke BPJS Kesehatan.
"Kalau kuota yang dibayarkan masuk dalam anggaran Pemerintah bisa diaktifkan langsung, namun kalau yang tidak, itu yang susah proses pengaktifkannya. Ini harus lapor ke Dinkes terus BPJS baru bisa diaktifkan" ujar Sekda Isnan Fajri.
Masyarakat Bengkulu, ujarnya, saat ini masih banyak yang belum mengetahui mekanisme pengaktifan UHC sehingga diperlukan sosialisasi yang mendalam.***
"UHC kita sudah 99 persen tapi ternyata UHC itu syarat pelayananya (kartu pesertanya) yang aktif selama ini memang banyak. Tapi kartu BPJS masyarakat yang aktif itu tidak membayar iuran, nah, proses pengaktifkan ini yang dibahas," kata Sekda Isnan Fà jri saat Rapat Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) tahap I Tahun 2024 di ruang Rafflesia Kantor Gùbernur Bengkulu, Jumat (21/6/2024), dilansir mediacenterbkl
Secara mekanisme, untuk pengaktifkan kepesertaan UHC ini, masyarakat Bengkulu harus melaporkan ke Dinkes Provinsi Bengkulu terlebih dahulu untuk dilakukan cross chek pendataan mendalam.
Setelahnya, laporan yang diterima Dinkes Provinsi Bengkulu tersebut, Pemerintah Daerah bisa mengecek mana masyarakat yang masuk dalam kuota UHC yang dibayarkan Pemerintah untuk nanti dikordinasikan ke BPJS Kesehatan.
"Kalau kuota yang dibayarkan masuk dalam anggaran Pemerintah bisa diaktifkan langsung, namun kalau yang tidak, itu yang susah proses pengaktifkannya. Ini harus lapor ke Dinkes terus BPJS baru bisa diaktifkan" ujar Sekda Isnan Fajri.
Masyarakat Bengkulu, ujarnya, saat ini masih banyak yang belum mengetahui mekanisme pengaktifan UHC sehingga diperlukan sosialisasi yang mendalam.***
.png)