Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP Tunda Ikut Retreat, Jokowi Bilang Begini

Ketua Umum PDIP Perjuangan (PIDP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda ikut retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2/2025) kemarin.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang juga mantan kader PDIP, angkat suara terkait intruksi Megawati.

Baca Juga: Hercules Sambangi Kediaman Jokowi, Bahas Apa?

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa retreat merupakan urusan pemerintah dan para kepala daerah diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan urusan pemerintahan, yang mengundang presiden," kata Jokowi di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memakai rompi tahanan KPK. [Dok. X]

Jokowi juga mengingatkan bahwa para kepala daerah dipilih oleh rakyat, dan harus mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan yang lain.

Baca Juga: Biodata dan Agama Arif Budimanta, Eks Stafsus Presiden yang Meninggal Dunia Hari Ini

"Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk yang lain," tutur Jokowi.

Sebelumnya, beredar surat instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda ikut kegiatan retreat yang digelar 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," imbuhnya.

Surat instruksi Megawati soal penundaan retreat bagi kepala daerah dari PDIP. [Dok. X]

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta KPK tidak tebang pilih dan memeriksa keluarga Jokowi.

Hal ini disampaikan usai dirinya ditahan terkait dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang merupakan buronan KPK.

"Saya berharap ini menjadi momen bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," ujar Hasto saat akan dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Kamis malam.