Orang Miskin Indonesia Gembira Berkat DTSEN Bentukan Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dengan dibentuknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data sosial ekonomi pada sebelum pemerintahan Prabowo, di tiap kementerian, lembaga, bahkan pemerintahan provinsi dan pemerintah daerah memiliki data sendiri-sendiri.

Maka dari itu, program sebagus apapun dari pemerintah jika datanya tidak akurat maka tidak akan tepat sasaran.

Baca Juga: Arahan Presiden Prabowo: Panglima TNI dan Kepala Staf Diminta Tertibkan Pemanfaatan SDA

DTSEN dan Sekolah Rakyat

DPP Gempita dan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Offica/PCO) menggelar diskusi Doubel Check: Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana? dengan pembicara Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan M. Isra Ramli dan moderator Dewan Redaksi FTNews.co.id Roso Daras di Toeti Haraty Museum Cemara 6 Galeri, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/5/2025).

Baca Juga: Foto Prabowo dan Vladimir Putin Salaman dan Pelukan di Beijing

Sejak Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dilantik Prabowo, awalnya ada dua garis besar yang harus dijalankan.

Pertama, penyusunan data yang khususnya DTSEN. Kedua, program-program kemensos.

Namun, tiba-tiba Prabowo memerintahkan Kemensos untuk membangun Sekolah Rakyat.

"Jadi ada tiga garis besar yang kita jalankan, yang pertama adalah memastikan bahwa data ekonomi skala nasional ini jelas, melaksanakan program-program kemensos, ada Linjamsos, Perlindungan Jaminan Sosial," ungkap Agus Jabo Priyono di acara diskusi Double Check: 'Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?' yang digelar DPP Gempita di Toeti Haraty Museum Cemara 6 Galeri, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/5/2025).

Agus Jabo menuturkan, DTSEN merupakan hal yang baru bagi pemerintah di Indonesia.

Menurutnya, selama Indonesia merdeka, belum pernah pemerintah memiliki data tunggal.

"Baru sekarang ini di bawah pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran kita memiliki data sosial ekonomi nasional," ucapnya.

DTSEN dituangkan dalam Inpres no 4 Tahun 2020. Maka semua kementerian, lembaga, badan, dan kementerian daerah harus menyusun program berdasarkan data tunggal tersebut.

"Dari data sosial ekonomi nasional itu, kita tidak hanya mengetahui berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini, tapi kita mengetahui berapa jumlah orang miskin, berapa jumlah orang miskin ekstrem, di mana alamatnya profilnya seperti apa," ucapnya.

Berapa Orang Miskin di Indonesia?

DPP Gempita dan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Offica/PCO) menggelar diskusi Doubel Check: Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana? dengan pembicara Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan M. Isra Ramli dan moderator Dewan Redaksi FTNews.co.id Roso Daras di Toeti Haraty Museum Cemara 6 Galeri, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/5/2025).

Agus Jabo kemudian menerangkan bahwa orang miskin di Indonesia ada 24 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 285,6 jutaan.

"Yang miskin itu ada 24 juta, indikator kemiskinannya apa? setiap orang yang pengeluarannya 600 ribu per bulan, berbeda dengan World Bank," kata dia.

Selanjutnya, kata Agus Jabo, untuk miskin ekstrem indikatornya masyarakat dengan pengeluaran 400 ribu per kepala.

Untuk orang miskin di Indonesia ada 8,7 persen atau sekitar 24 juta. Sedangkan orang miskin ekstrem ada sekitar 3,17 juta.