Pasca Dibakar Massa, Estimasi Anggaran Rehabilitasi Gedung DPRD Makassar Sekitar Rp 375 Miliar

Pembangunan ulang Gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, yang dibakar massa saat demo berujung rusuh pada, Jumat (29/8/2025), diperkirakan mencapai Rp 375 miliar.

Pemerintah Kota Makassar telah mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan ulang Kantor DPRD Makassar.

"Estimasinya sekitar Rp 375 miliar. Dokumen sudah dikirim dan diterima kementerian PU," ujar Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhaelsi Zubir, Sabtu (13/9/2025).

Ia menjelaskan, seluruh dokumen teknis yang diminta Pemerintah Pusat sudah dirampungkan.

Seperti gambaran pembangunan (as built drawing) spesifikasi teknis dan Engineering Design atau DED untuk bangunan eksisting, dan telah diterima Kementerian PU.

Saat ditanyakan dengan estimasi anggaran yang diajukan tersebut apakah nantinya membangun gedung baru dengan merobohkan bangunan lama pascaterbakar, atau hanya memperbaiki bangunan tersebut, kata dia, belum ada keputusan final.

"Kami masih menunggu tim dari pusat untuk mensurvei kelayakan termasuk kondisi struktur bangunan, mana layak dipertahankan dan mana yang dirobohkan," katanya.

Proses Pembersihan

Sejauh ini kondisi bangunan Kantor DPRD Makassar terlihat masih dalam proses pembersihan serta asesmen dari pihak terkait.

Selain itu terpasang spanduk dari BPBD Makassar larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan karena struktur bangunan rapuh usai terbakar.

Sewa Kantor Rp 604,4 Juta

Kondisi Gedung DPRD Makassar pasca dibakar massa demo, Jumat (29/8/2025) malam. [Instagram]Sekrertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba menyatakan dari beberapa tempat yang dikunjungi dan disurvei akhirnya dipilih Kantor Perumahan Nasional (Perumnas) di Jalan Letjen Hertasning untuk dijadikan kantor sementara 50 anggota DPRD beserta pegawai.

Semula harga sewa bangunan tersebut dikabarkan Rp450 juta, namun setelah dinegosiasikan dengan manajemen Perumnas, biaya sewa naik dari Rp 450 juta menjadi Rp 604,4 juta termasuk di dalamnya biaya asuransi.

"Melalui penandatanganan perjanjian kesepakatan ini, kami berharap Perumnas tidak lagi membuka negosiasi dengan pihak lain. Ini memberi kepastian DPRD Makassar segera berkantor di Hertasning," tutur Rahmat.

Mengenai anggaran sewanya, telah dialokasikan masuk dalam APBD Perubahan 2025.