Pemkot Bandung Punya PR untuk Terus Tekan Inflasi Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024

FTNews - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih terus melakukan strategi dalam rangka mengendalikan inflasi serta memastikan adanya ketersediaan, distribusu dan stabilisasi harga pangan di wilayahnya.

Apalagi saat ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H yang tentunya bisa membuat konsumtif masyarakat tinggi.

“TPID Kota Bandung terus mengoptimalkan berbagai program untuk terus menjaga angka inflasi, memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan,” kata Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono.

Baca Juga: Pekan Lalu Bandung Raya Diterjang Banjir, Dua Persoalan Ini Jadi Sorotan Pj Gubernur Jabar

Hal tersebut dikatakan Bambang setelah menghadiri acara Pertemuan Tingkat Tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bertajuk Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri serta Perluasan Digitalisasi Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat di Hotel Hilton Bandung (6/4/2024).

Pemkot sendiri berhasil mengendalikan inflasi Kota Bandung year on year (YoY) terhadap Februari 2023 sebesar 1,95 persen.

Sehingga hal tersebut membawa Kota Bandung sebagai kota dengan inflasi tahunan terendah di Jawa Barat. Saat ini, Pemkot Bandung juga rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, pasar murah, hingga program lain sebagai upaya pengendalian inflasi.

Baca Juga: Dokter Kandungan di Garut Diduga Lecehkan Pasien, STR Ditangguhkan

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menyampaikan sejumlah arahan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya. Arahan tersebut meliputi:

Pertama, TPID bersama Satgas Pangan melakukan kegiatan operasi pasar dengan mengintensifkan pemantauan dan pengawasan harga dan ketersediaan stok secara rutin dan berkala menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Kedua, perangkat daerah melakukan GPM, operasi pasar murah bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk stabilisasi harga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Ketiga, memastikan dan menjaga ketersediaan pangan dengan melibatkan BUMD dan BUMDes untuk mendistribusikan pangan pokok masyarakat

Keempat, mengoptimalkan penyaluran dan distribusi beras SPHP disertai pemantauan dan pengawasan harga

Selanjutnya, Pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar dapat memenuhi standar cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

Selain itu, pemanfaatan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) harus dilakukan secara efektif.

“Pemerintah daerah harus konsisten melaporkan data hasil pemantauan harga untuk komoditas pangan. Serta mengintensifkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian inflasi di daerah," katanya.