FTNews – Wacana penambahan kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sangat berpotensi menuai banyak kritikan. Meski presiden memiliki hak prerogatif, tetap saja, kepercayaan publik terhadap pemerintah harus dijaga di awal-awal pemerintahan.
Hal itu, Pengamat politik Ujang Komarudin sampaikan saat menanggapi munculnya isu Pemerintahan Prabowo akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40. Penambahan kementerian dianggap perlu karena banyak program besar yang perlu terimplementasi.
“Cuma memang harus diperhatikan terkait anggaran. Itu kan menyedot anggaran, juga di saat masyarakat sedang susah. Harus diperhatikan. Artinya nanti itu akan banyak kritik terkait persoalan itu,” kata Ujang di Jakarta, Rabu (8/5).
Direktur Indonesia Political Review ini menambahkan, saat ini pun Prabowo-Gibran tentu ingin mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi di awal pemerintahannya. Artinya harus bagus, positif dalam konteks menyusun kabinet.
“Saya melihat yang penting Prabowo dan timnya bisa menjelaskan ke publik terkait dengan persoalan penambahan nomenklatur kabinet itu. Agar nantinya masyarakat tidak gagal paham dan menerima dengan baik,” tuturnya.
Sehingga dengan begitu, kepercayaan publik terhadap Prabowo-Gibran tetap tinggi di awal pemerintahannya nanti. Karena walau bagaimanapun kepercayaan publik menjadi parameter atau indikator pemilih dan masyarakat mencintai Prabowo-Gibran.
Namun, Ujang pun mengingatkan jangan sampai penambahan kementerian untuk mengakomodasi kepentingan. Pikirkan pula anggaran pasti akan tersedot ke sana. Jangan sampai kontraproduktif.
“Kalau pemerintah nanti bisa menjelaskan dan masyarakat menerima ya itu dimaklumi saja,” imbuhnya.
Opsi Lain
Sementara itu terkait opsi lain selain penambahan kementerian di kabinet Prabowo bisa dengan menambah wakil menteri di kementerian-kementerian yang ada secara proporsional. Memaksimalkan kementerian yang ada. Artinya 34 kementerian yang ada saat ini bekerja dengan baik.
“Kalaupun kabinetnya gemuk, bertambah porsinya, hak prerogatif presiden terpilih. Dan nantinya rakyat punya pandangan lain terkait dengan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo berencana menambah jumlah kementerian dari yang semula 34 menjadi 40.
Calon Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka juga telah menanggapi kabar penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kursi ini. Menurutnya, komposisi kabinet saat ini masih dibicarakan dengan berbagai pihak.
Wali Kota Surakarta itu tak menampik kemungkinan bertambahnya kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Bahkan, dia mengakui salah satu kementerian yang sedang digagas adalah kementerian khusus untuk mengurus program makan siang gratis.
Program makan siang gratis merupakan program yang menjadi andalan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024.
Gibran pun mengakui program tersebut tidak sederhana sehingga perlu lembaga khusus untuk menanganinya.
