Pengurus Wilayah Tolak Menantu Amien Rais Jadi Ketum Partai Ummat

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat seluruh Indonesia dengan tegas menolak keputusan Majelis Syura Partai Ummat yang kembali menetapkan menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi sebagai ketua umum DPP periode 2025-2030.

Ridho Rahmadi dipercaya kembali sebagai Ketum DPP dalam musyawarah yang digelar di Yogyakarta pada 16 Februari 2025 kemarin.

Penolakan DPW itu disampaikan Mustofa Nahrawardaya, kepada awak media.Selasa (25/2/2025) malam.

Baca Juga: Kendati Ditolak Sejumlah Kelompok, Zakir Naik Dipastikan Tetap Ceramah di Malang

Jabatan Ketum Partai Ummat oleh Ridho Rahmadi mendapat penolakan pengurus wilayah. [instagram]

Dijelaskannya jika penetapan Ridho Rahmadi sebagai ketua umum periode 2025-2030 tidak sah dan bermasalah.

Hal itu didasarkan pada AD/ART yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Selain itu, Ridho sebagai ketua umum DPP periode 2021-2025 juga belum memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Forum Musyawarah Nasional.

Baca Juga: So Sweet, Video Putri Zulhas Umumkan Pernikahannya dengan Zumi Zola Saat Rapat DPR

"Kami dengan tegas menolak dan tidak mengakui keputusan yang menetapkan kembali Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat," dikutip dari rilis media yang ditandatangani 20 pengurus DPW Partai Ummat tersebut.

DPW Partai Ummat se-Indonesia juga menyesalkan sikap dan langkah yang diambil oleh Majelis Syura melalui Keputusan Nomor 05/MS-Partai Ummat/Kpts/K-S/II/2025, yang terlalu terburu-buru dan gegabah dalam mengambil keputusan.

DPW juga menduga keputusan Majelis Syura sebagai bagian dari upaya untuk memberikan legalitas kepada Ridho Rahmadi agar dapat menghindari kewajibannya sebagai ketua umum sebelumnya

"Sehingga kegagalannya sebagai Ketua Umum tidak dapat dievaluasi dan dikritisi," kata mereka.

Keputusan itu juga dinilai sebagai rekayasa untuk kembali menetapkan Ridho Rahmadi sebagai ketua umum periode 2025-2030 melalui cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi dan tatanan dan prinsip-prinsip demokrasi internal di dalam partai.

Jabatan Ketum Partai Ummat oleh Ridho Rahmadi mendapat penolakan pengurus wilayah. [instagram]

Saat ini, DPW Partai Ummat seluruh Indonesia telah mengajukan gugatan atas pelanggaran terhadap AD/ART Partai oleh Majelis Syura tersebut kepada Mahkamah Partai.

Mereka juga telah mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Supratman untuk menunda pengesahan perubahan AD/ART Partai Ummat yang telah diajukan oleh DPP Partai Ummat.

Mereka saat ini terus berkoordinasi dengan pengurus DPW dan DPD se-Indonesia guna mempersiapkan diri untuk menggelar Rakernas dan Munas Partai yang merupakan amanat AD/ART Partai.

Tidak hanya itu, 20 DPW Partai Ummat juga telah menyiapkan langkah hukum apabila Majelis Syuro Partai Ummat tidak menunjukkan iktikad baik untuk membatalkan semua keputusan yang melanggar AD/ART Partai tersebut.